Tahapan Pendirian PT. Penanaman Modal Asing

Meningkatnya sektor investasi asing di Indonesia mencerminkan lahirnya perusahaan-perusahaan baru. Sektor lapangan kerja pun akan semakin meningkat. Diharapkan dengan pembukaan lapangan kerja baru akan menurunkan angka pengangguran yang sampai saat ini masih tinggi persentasenya.

Berbicara mengenai investasi asing, jika pihak asing ingin membuka perusahaan di Indonesia, maka jenis perusahaan yang harus didirikan adalah perseroan terbatas penanaman modal asing (PT. PMA). Perseroan PMA merupakan bentuk pendirian perusahaan melalui investasi asing dengan cara membangun usaha baru, membeli perusahaan yang ada, atau melakukan akuisisi terhadap perusahaan di Indonesia.

PMA didirikan jika pendiri perseroan tersebut berasal dari pihak asing. Dengan demikian, kepemilikan saham di PT. PMA dapat diambil seluruhnya oleh pihak asing. Sesuai Undang-undang Penanaman Modal Nomor 25 tahun 2007 telah disebutkan, pemerintah tidak akan menasionalisasi atau mengambil alih hak kepemilikan penanam modal kecuali jika diatur dalam undang-undang.

Pendirian PT. PMA oleh pihak asing harus melewati beberapa tahapan. Namun, terlebih dahulu pendiri harus mencermati apa saja usaha yang boleh dijalankan dan tidak boleh dijalankan. Menurut Undang-undang Penanaman Modal, investor asing tidak boleh menjalankan usaha yang bergerak di bidang pembuatan senjata, mesiu, alat peledak, dan alat-alat perang, serta seluruh bidang usaha yang dinyatakan terlarang oleh undang-undang.

Selanjutnya, tahap pertama yang harus dilakukan adalah memperoleh izin prinsip dari Badan Koordinasi Penanaman Modal. Untuk memperoleh izin ini, pendaftar harus melampirkan identitas investor, informasi tentang usaha yang akan dijalankan, modal yang akan diinvestasikan, proyeksi keuntungan, serta susunan direksi, komisaris, dan nama-nama pegawai lainnya.

Setelah izin prinsip keluar, prosedur selanjutnya hampir sama dengan tahapan pendirian PT dalam negeri, yaitu mendaftarkan nama usaha dan pengesahan anggaran dasar ke Kementerian Hukum dan HAM, pembuatan akta pendirian PT. PMA, pengurusan izin domisili, SIUP, TDP, serta NPWP khusus PT. PMA.

Selain pengurusan izin-izin tersebut, PT. PMA juga perlu mengurus sejumlah izin lainnya. Izin yang diminta antara lain, fasilitas bea masuk untuk mesin-mesin (jika usaha tersebut bersifat industri), pengurusan pajak impor, rekomendasi pembebasan pajak penghasilan, angka pengenal impor untuk produsen, angka pengenal impor untuk umum, rencana penggunaan tenaga kerja asing, izin visa pekerja, hingga izin mempekerjakan tenaga kerja asing.

Terkait dengan tenaga kerja, sebetulnya pemerintah mengutamakan untuk mempekerjakan pekerja dalam negeri. Penggunaan tenaga kerja asing dibolehkan selama untuk mengisi jabatan atau keahlian tertentu yang belum tersedia di Indonesia. Namun, pihak perusahaan wajib memberikan pelatihan dan sertifikasi kepada tenaga kerja dalam negeri agar dapat mengisi sejumlah jabatan atau keahlian tertentu ke depannya.

Comments are closed.