Syarat dan Langkah Mendirikan Perseroan Terbatas

Mendirikan usaha berbentuk perseroan terbatas (PT) merupakan hak bagi semua orang. Namun, mendirikan perseroan memiliki syarat dan prosedur yang harus dipenuhi oleh yang mengajukan. Sebab, segala bentuk ketetapan perusahaan berbentuk perseroan telah diatur dalam undang-undang tersendiri.

Lalu, apa yang harus disiapkan dalam mendirikan usaha berbentuk perseroan? Hal dasar yang harus disiapkan adalah identitas perseroan, tempat dan kedudukan perseroan, serta maksud dan tujuan didirikannya perseroan. Tujuannya agar perseroan yang ingin didirikan memiliki arah usaha yang jelas. Tidak sekadar menjadi usaha yang semu, atau bahkan dimanfaatkan untuk tindak kejahatan.

Syarat lain yang harus dipenuhi adalah memiliki modal dasar dan saham awal. Dalam Undang-undang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa modal dasar yang harus dimiliki saat mendirikan perseroan adalah Rp 50 juta.

Selain itu, perseroan didirikan minimal oleh dua orang. Dua orang ini setidaknya mengisi jabatan strategis dalam perseroan. Dua orang ini harus menjadi pemilik dari saham awal perseroan. Setelah enam bulan pendirian, saham kemudian dilepas untuk dimiliki oleh pihak luar.

Setelah syarat-syarat tersebut dilengkapi, pendiri kemudian mengajukan pembuatan akta pendirian kepada Notaris. Akta tersebut ditandatangani oleh pihak pendiri di hadapan Notaris dan disaksikan beberapa saksi. Setelah akta pendirian dipenuhi, Notaris kemudian mengajukan akta kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk disahkan sebagai badan hukum yang diakui negara.

Dengan menjadi badan hukum, perseroan yang didirikan memiliki tanggung jawab secara hukum dalam menjalankan usahanya. Kewajiban hukum tersebut seperti wajib terdaftar sebagai wajib pajak yang dibuktikan dengan adanya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan dan wajib melaporkan pajaknya kepada kantor pajak.

Selanjutnya, pendiri juga wajib mendaftarkan domisili perusahaan ke kelurahan masing-masing. Ini bertujuan untuk melaporkan alamat perusahaan kepada kelurahan setempat. Selain itu, pendaftaran domisili juga diperlukan untuk mengetahui apakah lokasi perusahaan yang kita tetapkan masuk ke wilayah zonasi komersial atau tidak.

Pendiri juga diwajibkan mendaftarkan NPWP dan izin usaha untuk mendapatkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Izin ini dikenakan untuk unit usaha yang dijalankan oleh perusahaan tersebut. Jika satu perusahaan memiliki banyak unit usaha yang bergerak di bidang berbeda-beda, maka perusahaan tersebut wajib mengantongi izin usaha berdasarkan unit usaha yang dijalankkannya.

Mengurus tanda daftar perusahaan (TDP) menjadi langkah selanjutnya. Dokumen ini menjelaskan tentang informasi resmi perusahaan untuk diketahui oleh pejabat yang berwenang. TDP diperlukan untuk menjamin berjalannya kegiatan usaha yang dijalankan.

Jika perusahaan sudah mulai berjalan dan merekrut beberapa karyawan, pengurus juga wajib mendaftarkan perusahaannya kepada BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan. Ini sebagai perlindungan hak-hak karyawan selama bekerja di perusahaan tersebut.

Comments are closed.