RUPS Pendirian Perseroan Terbatas

Dalam struktur perseroan terbatas, kita mengenal adanya organ Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). RUPS ini merupakan organ tertinggi dalam struktur perseroan bila dibandingkan dengan Direksi dan Komisaris. RUPS ini dipegang oleh para pemilik saham dari perseroan tersebut.

Kewenangan mengenai RUPS telah diatur dan dijelaskan dalam Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007. Dalam Undang-undang tersebut, RUPS memiliki kewenangan eksklusif yang tidak dimiliki atau tidak diberikan kepada Direksi maupun Komisaris.

RUPS pertama kali berperan untuk mengikat status perseroan menjadi badan hukum setelah ditetapkan sebagai badan hukum oleh Kementerian Hukum dan HAM RI. RUPS pertama perseroan ini secara tegas menyatakan menerima atau mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh calon pendirian maupun kuasanya.

RUPS pertama tersebut diselenggarakan maksimal 60 hari setelah penetapan perseroan sebagai badan hukum oleh Kementerian. Keputusan yang diperoleh dalam RUPS pertama diambil dari para pemegang saham yang hadir maupun diwakili pada saat penyelenggaraan RUPS. Jika tidak ada keputusan dalam RUPS, maka setiap calon pendiri wajib bertanggung jawab secara pribadi atas perbuatan hukum yang dilakukan saat menjalankan perseroan.

Selain menjadi pengikat penyelenggaraan perseroan sebagai badan hukum, RUPS juga telah ditetapkan dalam penyusunan anggaran dasar perseroan, yaitu bagaimana mekanisme penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS. Anggaran dasar ini dibuat dalam rangka pembuatan akta pendirian PT oleh Notaris.

Comments are closed.