Skip to main content

Prosedur Pendirian PT PMDN

Prosedur Pendirian PT PMDN

Prosedur Pendirian PT PMDN

Prosedur Pendirian PT PMDN
Beda PMDN Fasilitas Dan Non Fasilitas

Perbedaan pokok pada perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan PT umum yaitu PMDN dapat memperoleh fasilitas tambahan dari Negara dalam menjalankan usahanya yang mana fasilitas ini tidak diperoleh oleh PT umum.

Tata Cara Penanaman Modal Dalam Negeri

Menurut Psl 18 (2) UUPM diterangkan bahwa fasilitas penanaman modal tersebut dapat saja diserahkan kepada perusahaan penanaman modal yang:

mengadakan penanaman modal baru; atau

mengadakan perluasan usaha.

PMDN Dan PMA

Menurut Psl 5 (1) UUPM, yang menjelaskan; kegiatan PMDN bisa dijalankan dalam bentuk badan usaha yang berbadan hukum, maupun tidak berbadan hukum maupun usaha dari perseorangan selaras dengan ketentuan persyaratan yag ditetapkan undang-undang yang mengaturnya.

Prosedur Pendirian PMDN

Psl 5 (3) UUPM lebih jauh menerangkan, PMDN dan PMA yang menjalankan penanaman modal ke dalam bentuk PT dilaksanakan dengan melakukan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Menjadi Pemegang saham pada waktu awal pendirian PT;

Melakukan pembelian saham pada PT yang sudah ada; dan

Melakukan jalan lain selaras dengan ketentuan persyaratan yag ditetapkan undang-undang yang mengaturnya

Syarat Perizinan Pendirian PT PMDN

Mengacu pada Perka BKPM No. 5 tahun 2013 ttng Pedoman & Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal, izin yang Wajib dimiliki oleh perusahaan yang menjalankan usaha penanaman modal ialah Izin Prinsip

Pengertian PMDN Fasilitas

Lebih jauh, Psl 18 (4) UUPM menerangkan bahwa bentuk fasilitas/ keringanan yang diberikan oleh Negara kepada perusahaan penanaman modal (baik PMDN maupun PMA), termasuk di, bisa berupa:

pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal, mesin, atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri;

penangguhan  atau pembebasan PPN atas impor peralatan atau barang modal atau mesin guna keperluan produksi yang belum bisa diproduksi di dalam negeri sepanjang jangka waktu tertentu;

pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan netto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan dalam waktu tertentu;

keringanan  atau pembebasanbea masuk bahan baku atau bahan penolong guna keperluan produksi dalam jangka waktu tertentu dengan persyaratan tertentu;

keringanan PBB, khususnya untuk bidang usaha tertentu saja, pada kawasan atau daerah atau wilayah  tertentu ; dan

penyusutan atau amortisasi yang dipercepat.

 

Contoh Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri
10 Contoh PMDN
PMDN Non Fasilitas/Umum

You may also like