Prosedur Pendirian Perseroan Terbatas (PT)

Untuk anda yang ingin mendirikan PT namun terkendala prosedur atau mekanisme pendiriannya maka jangan khawatir. Karena pada website notariscimahi ini akan dipaparkan bagaiman seharusnya dan apa yang akan anda lakukan untuk bisa mengelola atau mendirikan PT dari titik 0 sampai bisa disetujui pemerintah dan berdiri.

Mekanisme pendirian

Untuk mendirikan PT sebenarnya tidaklah sulit, mengingat ada notaris yang ahli dalam bidang hukum untuk mempermudah. Pertama anda harus membuat akta resmi yang dibuat oleh notaris dan haruslah legal. Hati-hati jangan membuat pada notaris sembarang dan tidak dikenal, bisa juga anda membuatnya di notariscimahi jika anda memiliki kendala khusus area cimahi. Selain itu, anda juga siapkan data untuk melengkapi berkas PT anda seperti siapa pemiliknya, modal, bidang usaha, alamat tempat PT dibuka, dan hal lainnya.

Setelah itu akta yang sudah dibuat akan diserahkan pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu Menteri Kehakiman) yang nantinya akan diperiksa berkasnya. Apakah layak atau tidak dan bisa diterbitkan atau tidak, mengingat sekarang banyak PT yang bodong menjadikan Kementrian lebih rapih lagi dalam mengatur dan memberikan izin mungkin agak memakan waktu namun tidak lama. Untuk mendapatkan izin, anda harus memenuhi beberapa syarat berikut :

  1. PT yang dibuat tidak membuat keributan atau sesuai dengan ketertiban umum dan juga kesusilaan
  2. Akta wajib memenuhi syarat yang ditetapkan undang-undang (legal dan resmi serta berbahasa Indonesia)
  3. Modal yang digunakan paling sedikikit 100 juta dengan 25% modal dasar yang bisa anda berikan atau setorkan sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1995 & UU No. 40 Tahun 2007.
  4. Setelah semua selesai, maka tindakan selanjutnya adalah mendaftarkan PT ke pengadilan negeri setempat, namun setelah berlakunya UU NO. 1 tahun 1995 tersebut, maka akta pendirian tersebut harus didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Perusahaan (sesuai UU Wajib Daftar Perusahaan tahun 1982).

Sedangkan tahapan pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia (BNRI ) tetap berlaku, hanya yang pada saat UU No. 1 tahun 1995 berlaku pengumuman tersebut merupakan kewajiban Direksi PT yang bersangkutan tetapi sesuai dengan UU NO. 40 tahun 2007 diubah menjadi merupakan kewenangan/kewajiban Menteri Hukum dan HAM.

Comments are closed.