Pendirian PT Asuransi

Meningkatnya risiko hidup di Indonesia mendorong banyak masyarakat untuk mendapatkan layanan asuransi sebagai perlindungan. Layanan asuransi tersebut memiliki beberapa spesialisasi, seperti asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi kecelakan, hingga asuransi untuk kendaraan, rumah, dan barang kepemilikan lainnya.

Dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan layanan asuransi, banyak bermunculan perusahaan-perusahaan asuransi baru. Meski banyak perusahaan yang bermunculan, banyak juga investor yang ingin membuka perusahaan-perusahaan asuransi baru.

Lalu, bagaimana syarat pendirian PT asuransi? Dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian, usaha yang bergerak di bidang perasuransian memiliki tiga jenis badan hukum, yaitu perseroan terbatas, koperasi, dan usaha bersama.

Salah satu aspek utama dalam pendirian perusahaan asuransi adalah mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Untuk mendapatkan izin usaha ini, pendiri wajib melengkapi persyaratan yang dibutuhkan, seperti: anggaran dasar, susunan organisasi, modal disetor, dana jaminan, kepemilikan, kelayakan/kepatutan pemegang saham dan Pengendali, kelayakan/kepatutan direksi dan dewan komisaris, tenaga ahli, rencana kerja, dan beberapa persyaratan lainnya yang ditetapkan undang-undang.

Seperti halnya persyaratan pendirian perseroan terbatas, nama perusahaan harus berbentuk badan hukum dan memuat kata “asuransi”, “reasuransi”, “asuransi syariah”, dan “reasuransi syariah”. Nama ini harus mendapatkan izin resmi dari Kementerian Hukum dan HAM RI.

Di sisi modal, perusahaan asuransi harus memiliki modal disetor pada saat pendirian paling sedikit sebesar 150 miliar rupiah, serta memiliki dana jaminan paling sedikit 20% dari modal yang disetor. Beberapa persyaratan khusus yang diajukan terhadap pendirian perusahaan asuransi adalah daftar Pengendali, bukti mempekerjakan tenaga ahli, spesifikasi bentuk asuransi yang akan dijalankan, hingga rencana kerja untuk tiga tahun pertama.

Comments are closed.