Skip to main content

Pendirian Perseroan Terbatas oleh Warga Negara Asing

Sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar ke-4 di dunia, ditambah meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia menjadi potensi besar investasi di dunia. Tidak heran jika banyak investor asing yang ingin berinvestasi di Indonesia.

Keinginan ini juga didukung dengan peran pemerintah yang membuka peluang investasi asing dalam rangka meningkatkan kerja sama perekonomian antar negara. Hingga saat ini, telah banyak perusahaan-perusahaan asing yang berinvestasi di Indonesia. Bisa kita lihat di setiap kota, banyak merek asing yang membuka gerainya di Indonesia.

Pembukaan peluang investasi ini sekaligus membuka peluang ekspor berbagai komoditas dan produk dalam negeri ke pasar global. Dengan demikian, pembukaan investasi ini bukan dipandang sebagai ajang eksploitasi kekayaan alam, tetapi justru menjadi peluang para hasil karya cipta anak bangsa untuk bisa terkenal di mancanegara.

Nah, apa saja yang harus diperhatikan bagi orang asing/warga negara asing (WNA) ketika hendak membuka perusahaan di Indonesia? Ada tiga jenis perusahaan yang bisa didirikan oleh WNA di Indonesia, yaitu PT. Penanaman Modal Asing (PMA), perusahaan lokal berbentuk perseroan terbatas, serta perusahaan representatif.

Perseroan PMA merupakan bentuk investasi dengan cara membangun usaha baru, membeli total perusahaan yang ada, atau mengakuisisi sebuah perusahaan di Indonesia. Kepemilikan saham di PT. PMA dapat diambil secara penuh oleh pihak asing.

Dari tiga jenis perusahaan tersebut, proses pendiriannya tidak jauh berbeda dengan proses pendirian perseroan terbatas untuk dalam negeri. Hanya, untuk PT. PMA memerlukan izin dari Badan Koordinasi Pasar Modal. Selain itu, jenis usaha yang dijalankan PT. PMA harus mengikuti sesuai peraturan perundang-undangan.

Sebagai contoh, dalam Undang-undang Penanaman Modal Nomor 25 tahun 2007 disebutkan, usaha bagi penanaman modal asing tertutup untuk jenis usaha perakitan senjata, mesiu, alat peledak, maupun alat perang, serta jenis usaha yang dilarang oleh undang-undang lainnya.

Untuk perusahaan lokal, pendiri perseroan terbatas setidaknya dipegang oleh 2 warga negara Indonesia, serta memiliki modal minimal sebesar Rp 50 juta.

Untuk perusahaan representatif berbentuk kantor cabang dari perusahaan pusat di luar negeri. Perusahaan ini tidak memerlukan stakeholder dari Indonesia. Namun, aktivitas perusahaan yang dijalankan di Indonesia hanya terbatas dari segi promosi dan riset saja.

You may also like