Pendirian Perseroan Terbatas Negara

Banyak sekali perusahaan berbentuk perseroan terbatas di Indonesia. Bagi perseroan berbentuk PT terbuka, saham-sahamnya pasti dilempar ke pasar modal untuk dibeli oleh masyarakat umum. Namun, bagi perseroan berbentuk PT tertutup, saham perusahaannya hanya dimiliki oleh keluarga, kerabat, atau pihak-pihak tertentu saja.

Selain perseroan yang dikelola oleh masyarakat umum, ternyata ada perseroan yang dikelola oleh negara. Perusahaan ini kerap kita kenal sebagai PT. Persero. Jadi, ketika kita membaca ada perusahaan tertentu dengan gelar “Persero” di belakangnya, maka itu merupakan perseroan milik pemerintah. Perseroan negara juga memiliki istilah lain yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Perseroan negara merupakan perseroan terbatas yang modal saham/kepemilikan sahamnya 51% dimiliki oleh negara. Meski dimiliki oleh pemerintah, perseroan negara ini tetap bertujuan untuk mencari keuntungan dengan menjual produk atau jasa kepada masyarakat. Nilai-nilai keuntungan ini akan menjadi salah satu bentuk pemasukan negara.

Pendirian perseroan negara tidak didirikan oleh satu individu atau masyarakat. Pendirian perusahaan ini diusulkan oleh Menteri Negara BUMN kepada Presiden secara langsung. Selanjutnya, pendirian perseroan negara diatur oleh turunya Peraturan Pemerintah (PP) terkait maksud dan tujuan pendirian, serta jumlah kekayaan negara yang dipisahkan untuk modal Persero.

Berdasarkan PP tersebut, modal awal Persero berasal dari pemisahan kekayaan negara dari  anggaran belanja dan pendapatan negara atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain yang dijadikan modal awal Persero.

Menteri BUMN sebagai perwakilan langsung negara menghadap Notaris untuk dibuatkan akta pendirian perusahaan Persero sesuai dengan prosedur pendirian perseroan terbatas di Undang-undang.

Selanjutnya, organ Persero terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris. Jika kepemilikan saham terbesar dipegang oleh pemerintah, maka Menteri BUMN sebagai perwakilan negara memegang peranan sebagai RUPS. RUPS ini menjadi pimpinan tertinggi dalam perusahaan.

Dari segi kepegawaian, pegawai Persero berstatus sebagai pegawai negeri, bukan swasta. Maka, pegawai-pegawai Persero memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan pegawai negeri lainnya.

Comments are closed.