Pendirian Perseroan Terbatas Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Dagang

Aturan mengenai pendirian perseroan terbatas bukan merupakan peraturan baru. Meskipun Undang-undang Perseroan Terbatas yang berlaku saat ini adalah UU Nomor 40 tahun 2007 yang mulai dijalankan pada 16 Agustus 2007, sudah ada undang-undang sebelumnya yang mengatur tentang perseroan terbatas, yakni UU Nomor 1 tahun 1995.

Undang-undang tahun 1995 juga sebenarnya merupakan pengganti dari ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD). KUHD ini telah lahir sejak masa kolonial Belanda. KUHD ini yang menjadi cikal bakal peraturan perseroan terbatas di Indonesia.

Peraturan mengenai perseroan terbatas dalam KUHD dijelaskan mulai dari pasal 36. Pada intinya, pendirian PT ditandai dengan adanya akta pendirian atau rencana pendirian yang harus disampaikan pada Gubernur Jenderal (pemimpin kolonial Belanda kala itu) atau penguasa yang ditunjuk untuk mengeluarkan izin pendirian.

Selanjutnya, di pasal 43, perseroan ini diurus oleh pengurus, pemilik saham, dan tenaga lain yang diangkat oleh perseroan, baik dengan atau tanpa menerima upah, serta dengan atau tanpa dilakukan pengawasan oleh komisaris. Setiap struktur bertanggung jawab atas setiap tugas/jabatan yang diembannya.

Pada pasal 47, perseroan terbatas harus didirikan dalam jangka waktu tertentu, dengan tidak mengurangi kemungkinan untuk memperpanjang masa waktunya jika jangka waktu tersebut telah terlampaui. Pengajuan izin atau perpanjangan izin harus sepengetahuan Gubernur Jenderal atau penguasa yang mewakilinya.

Meskipun sudah diganti oleh berbagai Undang-undang, KUHD tetap menjadi acuan awal dari undang-undang tersebut. Hal substansi terkait pendirian perseroan terbatas dalam undang-undang sebenarnya masih mengadaptasi aturan yang ditetapkan oleh KUHD dengan pembaruan-pembaruan yang disesuaikan dengan kebutuhan zaman.

Comments are closed.