Pendirian Perseroan Terbatas bagi Suami Istri

Raya dan Mega adalah sepasang suami istri. Sehari-harinya, Raya memiliki usaha kecil-kecilan di bidang peternakan ayam. Dengan dibantu Mega, keduanya bergelut membangun usahanya tanpa kenal lelah. Bertahun-tahun kemudian, usaha keras itu membuahkan hasil. Usaha ternak ayam milik Raya berkembang begitu pesat.

Pada awalnya, usaha suami istri ini dibangun tanpa memiliki bentuk perusahaan. Menyadari bahwa usaha yang dikembangkan harus dibentuk menjadi usaha yang legal, keduanya sepakat untuk mendirikan perusahaan berbentuk perseroan terbatas bernama PT. Raya Farm Mandiri. Dalam hal ini, Raya dan Mega menjadi pendiri sah dari perseroan tersebut.

Dari berbagai informasi dan literatur, keduanya mendapat pencerahan bahwa syarat utama dalam mendirikan perseroan adalah memiliki dua orang pendiri yang memegang saham perseroan, memiliki akta autentik yang dibuat Notaris, serta memiliki modal awal. Tiga syarat tersebut dinyatakan dalam Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007.

Untuk syarat akta autentik dan modal awal keduanya siap untuk memenuhinya. Sementara untuk syarat dua orang pendiri, suami istri ini sepakat untuk menjadi dua pendiri perseroan. Namun, apakah Raya dan Mega berhak untuk memenuhi syarat sebagai pendiri perseroan? Atau dengan kata lain, apakah suami istri berhak menjadi pendiri perseroan terbatas.

Secara hukum, suami istri tidak dilarang untuk menjadi pendiri suatu perseroan terbatas. Namun ada ketentuan lain yang mengaturnya, yaitu soal harta suami istri. Jika dalam mendirikan PT tersebut menggunakan harta yang diperoleh selama perkawinan, maka sebaiknya pendiri perseroan harus melibatkan minimal satu investor lain.

Mengapa demikian? Jika ditinjau dalam makna perkawinan, Raya dan Mega sebagai suami istri dianggap memiliki satu kepentingan yang sama dalam perseroan, yaitu untuk memenuhi kehidupan rumah tangga dalam satu hubungan keluarga. Maka, keduanya dianggap sebagai satu kesatuan.

Begitu juga jika dilihat dari harta yang digunakan. Mengacu pada Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, dalam pasal 35 ayat 1 disebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta milik bersama.

Dengan adanya kesatuan harta, maka Mega sebagai istri dianggap sebagai satu kesatuan subjek. Untuk itu, agar syarat pendirian perseroan dapat terpenuhi, baiknya suami istri tersebut mencari minimal satu investor/calon pendiri lain yang mau bergabung mendirikan sekaligus memegang saham dari perseroan tersebut.

Namun, kesatuan harta ini tidak berlaku ketika sebelum perkawinan ada perjanjian yang menyatakan pemisahan harta antara suami dan istri ketika dalam perkawinan, maka suami dan istri dianggap menjadi dua subjek pemilikan harta yang berbeda, dan berhak memenuhi persyaratan sebagai pendiri dan mengambil saham awal dari perseroan terbatas.

Comments are closed.