Pembagian Wewenang Dalam Perseroan Terbatas

Jika membicarakan mengenai perseroan maka membicarakan mengenai kekayaan perusahaan dan kekayaan pemilik yang haruslah terpisah. Namun juga ada pemisahan antara pemilik perusahaan serta pengelola perusahaan. Dimana pengelolaan perusahaan dapat diserahkan kepada tenaga ahli yang profesional, anda juga diharuskan membuat struktur organisasi untuk mengatur adanya atau berjalannya sebuah PT yakni pemegang saham, direksi, dan komisaris.

Wewenang terbagi kembali

Khusus untuk PT para pemegang saham melimpahkan wewenang pada direksi untuk bisa menjalankannya dan mengembangkan perusahaan sesuai dengan tujuan serta bidang usaha perusahaan tersebut. Maksudnya adalah dengan tugas tersebut, direksi berwenang untuk mewakili perusahaan serta untuk mengurus berbagai kontrak. Misalnya jika PT mengalami kerugian diatas 50% maka direksi harus melaporkannya ke para pemegang saham dan pihak ketiga, untuk kemudian dirapatkan dan dibicarakan kembali.

Pentingnya Rapat Saham

Dalam PT karena melibatkan banyak modal maka anda harus cermat dan hati-hati, dimana RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham harus duduk bersama dan mengeluarkan suaranya, meskipun kecil dan rasanya keuntungan tidak seberapa. Dalam RUPS harus dibahas masalah yang berkaitan dengan evaluasi kinerja serta kebijakan.

Jika pemegang saham tidak dapat hadir dalam rapat tersebut, sudah menjadi ketentuan bahwa suara akan dilempar ke pemegang lainnya yang biasa disebut proxy. Hasil RUPS biasanya dilimpahkan ke komisaris untuk diteruskan ke direksi untuk dijalankan.

Biasanya dalam RUPS para petinggi membahas mengenai  :

  • Menentukan direksi dan pengangkatan komisaris
  • Memberhentikan direksi atau komisaris
  • Menetapkan besar gaji direksi dan komisaris
  • Mengevaluasi kinerja perusahaan
  • Memutuskan rencana penambahan/pengurangan saham perusahaan
  • Menentukan kebijakan perusahaan
  • Mengumumkan pembagian laba (dividen)

Jika sudah dirapatkan maka penetapan ketua pengadilan negeri mengenai RUPS akan bersifat final dan memiliki kekuatan hukum yang tetap. Makannya para pemegang saham yang tidak bisa hadir untuk RUPS rasanya akan sayang dan ketinggalan informasi.

Selain itu, RUPS kedua dan ketiga boleh dilakukan apabila RUPS pertama sudah dilakukan 7-8 hari yang lalu sehingga tidak boleh dilakukan berturut-turut dan harus memberi jeda selama 1 minggu full. Namun rapat RUPS selanjutnya tidak boleh ditunda lebih dari 2 minggu karena akan mengaburkan pendapat dan menyebarkan hasil rumor yang belum final. Tentu hal ini lebih membahayakan.

Comments are closed.