Mendirikan Perseroan Terbatas dengan Modal Minimal

Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kerap menemui hambatan tatkala hendak mendirikan unit usaha berbasis perseroan terbatas. Pasalnya, salah satu syarat mendirikan perseroan adalah memiliki sejumlah modal dasar minimal.

Tidak sedikit pula para pelaku usaha yang memiliki kekayaan modal di bawah modal minimal, sehingga niat untuk mendirikan perseroan beralih ke bentuk usaha lainnya.

Jika mengacu pada ketetapan Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 disebutkan, modal dasar pendirian perseroan terbatas minimal Rp 50 juta. Selain itu, pendiri juga menyiapkan modal setor sebesar 25% dari modal dasar.

Peraturan adanya batasan minimal modal dasar sebesar Rp 50 juta ini dipandang berat bagi sebagian orang, terutama pelaku usaha yang bergerak di sektor mikro. Namun, ketetapan ini dipermudah dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2016 tentang perubahan modal dasar perseroan terbatas.

Dalam peraturan tersebut dijelaskan, modal dasar pendirian perseroan terbatas memang masih ditetapkan sebesar Rp 50 juta. Namun, untuk UMKM, modal dasar ditentukan berdasarkan kesepakatan para pendirian perseroan yang telah dituangkan dalam akta pendirian perseroan oleh Notaris.

Perseroan yang berdiri dengan model kesepakatan ini dapat menjalankan usahanya tanpa harus menyesuaikan dengan modal dasarnya sebesar Rp 50 juta tersebut. Selain itu, pemerintah juga meringkas prosedur pendirian perseroan, sehingga diharapkan biaya yang dikeluarkan untuk mendirikan perseroan semakin minimal.

Jadi, diharapkan saat ini sudah tidak ada lagi keluhan bagi pelaku usaha yang ingin mendirikan perseroan sebagai legalitas dari usahanya. Kemudahan ini juga mencerminkan keberpihakan pemerintah terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.

Comments are closed.