Syarat Prosedur Peningkatan CV menjadi PT

Syarat Prosedur Peningkatan CV menjadi PTPengertian Peningkatan CV menjadi PT

Peningkatan status CV dari badan usaha menjadi badan hukum PT. Dengan adanya perubahan bentuk tersebut dari CV menjadi PT tersebut maka status dari CV secara otomatis akan bubar demi hukum dan berganti menjadi badan hukum.

Dasar hukum Peningkatan CV menjadi PT

Mengenai prosedur dan mekanisme perubahan CVmenjadi Pendirian PT telah diatur dalam UUPT, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia dan peraturan-peraturan lain yang terkait mengenai prosedur yang harus ditempuh dan mekanisme apa saja yang harus ditempuh sampai dengan CV menjadi PT.

Syarat Peningkatan CV menjadi PT

Persyaratan dalam perubahan bentuk CV menjadi PT, mengacu kepada peraturan yang mengatur mengenai CV dan peraturan yang mengatur mengenai PT :

Likuidasi

Melakukan proses likuidasi dalam hal ini melakukan pemberesan, yaitu tahap penghitungan atas harta kekayaan dan utang-utang milik CV, juga pembagian hasil saldonya kepada para pemilik, yang dituangkan dalam Neraca dan Laporan Keuangan CV dengan ketentuan harus disetujui bersama oleh seluruh sekutu dalam CV diumumkan di dalam 2 (dua) surat kabar harian.

Likuidasi yang dimaksud adalah proses pemberesan yang bertujuan untuk menghitung neraca akhir harta kekayaan CV pada saat akan dialihkan kepada PT yang akan dijadikan sebagai modal awal dalam PT.

Proses likuidasi tersebut bertujuan sebagai bahan pertimbangan beberapa hal berikut :

  1. Bentuk hubungan dengan pihak ketiga yang terkait dengan perbuatan hukum para sekutu dalam CV sebelum PT didirikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) UUPT;
  2. Menentukan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor dengan berpatokan pada keberadaan hutang dan piutang dari CV, dengan melakukan penghitungan atas asset-asset dan utang/piutang yang dituangkan ke dalam Neraca Akhir dan diaudit oleh Akuntan Publik, lalu diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian.
  3. Pengumuman tersebut dimaksudkan untuk memberi informasi kepada pihak ketiga yang berkepentingan terhadap perubahan bentuk CV menjadi PT. Kemudian dilakukan penaksiran atas asset-asset CV yang dapat dilakukan atas kesepakatan bersama antara para sekutu maupun dengan bantuan jasa juru taksir (appraisal), di mana hasil penilaian tersebut yang akan dimasukkan (inbreng) sebagai pemasukan modal dalam PT yang diambil bagian oleh masing-masing calon pendiri
  4. Menentukan susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT, pada umumnya penentuan susunan Direksi dan Dewan Komisaris tersebut dilakukan atas kesepakatan bersama antara para sekutu.

Penilaian atas Aset

Selain itu dalam pendirian PT baru akan mencantumkan hasil penilaian (appraisal) atas aset-aset CV yang akan dimasukkan (inbreng) ke dalam Anggaran Dasar PT tersebut yang akan didirikan. Dimana hal tersebut berkaitan dengan setoran modal yang akan dimasukkan ke dalam PT. Modal awal dalam PT merupakan bukti  terjadinya pengalihan hak dan kewajiban para sekutu dalam CV kepada PT, yang sebelumnya bertanggung jawab tidak terbatas sampai harta pribadi menjadi terbatas sesuai dengan saham.

Penegasan kembali di dalam akta pendirian PT

  • Mengenai perjanjian atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh para sekutu dalam CV sebelum PT berdiri dan belum memperoleh status badan hukum, maka harus dituangkan ke dalam Akta Pendirian
  • Mengenai kelanjutan usaha dari CV menjadi PT juga harus ditegaskan kembali dalam maksud dan tujuan PT di dalam Anggaran Dasar.
  • Dan perbuatan hukum yang telah dilakukan para sekutu dengan pihak ketiga sebelum PT berbadan hukum dapat dicantumkan dalam akta pendirian PT,

Rapat Umum Pemegang Saham

Mengadakan RUPS pertama kali guna mempertegas peralihan hak dan kewajiban dan menerangkan bahwa perbuatan hukum yang dilakukan Direktur CVsebelum memperoleh status badan hukum PT menjadi hak dan kewajiban PT.

Oleh karenanya meskipun secara formil tidak terjadi pembubaran atas CV, namun secara materiil akibat hukum dari pendirian PT tersebut telah membubarkan CV sebagai institusi, karena kedudukannya telah digantikan oleh PT baru yang telah didirikan.

Mekanisme Prosedur Peningkatan CV menjadi PT

Mengenai prosedur dan mekanisme perubahan CVmenjadi PT telah diatur dalam UUPT  dan peraturan-peraturan lain yang terkait mengenai prosedur yang harus ditempuh dan mekanisme apa saja yang harus ditempuh sampai dengan CV yang bukan merupakan badan hukum menjadi PT.

  1. Likuidasi
  2. Melakukan pengumuman di 2 surat kabar harian.
  3. Apraisal untuk penghitungan inbreng (bila ada)
  4. Memberitahu pihak ketiga (bila ada hubungan hukum atau perikatan dengan CV)
  5. Pembuatan Akta Pendirian PT yang dalamnya juga memuat keterangan tentang penegasan kembali
  6. Mengajukan Permohonan SK PT
  7. Mengadakan RUPS
  8. Melakukan pembaruan data pajak dan perizinan

Kewajiban dan Tanggung Jawab Para Pihak dalam Peningkatan CV menjadi PT

Pertanggunggjawaban Direktur CV yang melakukan perubahan badan usaha dari CV menjadi badan hukum PT sehubungan perbuatan hukum yang telah dilakukannya dengan Pihak Ketiga, apabila telah memenuhi ketentuan dalam UUPT, maka terjadi peralihan hak dan kewajiban sekutu aktif tersebut ke dalam dan mengikat PT.

Larangan dalam Peningkatan CV menjadi PT

Tetapi apabila ketentuan-ketentuan dalam UUPT tidak terpenuhi, maka sekutu aktif bertanggung jawab sampai harta pribadi, dan bertanggung jawab sampai harta pribadi secara tanggung renteng bersama-sama para sekutu dalam CV.

Akibat Hukum Peningkatan CV menjadi PT

Oleh karenanya meskipun secara formil tidak terjadi pembubaran atas CV, namun secara materiil akibat hukum dari pendirian PT tersebut telah membubarkan CV sebagai institusi, karena kedudukannya telah digantikan oleh PT baru yang telah didirikan.

 Macam Macam Peningkatan CV menjadi PT

  1. Pendirian PT baru dengan membubarkan CV
  2. Pendirian PT dengan melanjutkan usaha CV
  3. Pembubaran CV dan menggunakan nama CV sebagai nama PT

Comments are closed.