Langkah-langkah Mendirikan Koperasi

Koperasi adalah Adalah jenis badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berlandaskan asas kekeluargaan. Dalam UU Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian yang menyatakan bahwa koperasi mempunyai peran strategis dalam menata ekonomi nasional yang berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi dalam rangka menciptakan masyarakat yang maju, adil, …

Read More »

Tata Cara Pembuatan Akta PPAT

PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Satuan Rumah Susun. (Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 tahun 1998 Juncto Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 tahun 1999 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah). Pengisian blanko akta dalam …

Read More »

Hak dan Kewajiban Pejabat PPAT

PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) hanya mempunyai wewenang membuat akta mengenai ha katas tanah yang berada dalam lingkup kerjanya. Untuk itu, PPAT dalam melaksanakan tugasnya di haruskan untuk: Berkantor pada satu kantor pada wilayah kerjanya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Pengangkatan. Selain itu, Pejabat Pembuat Akta Tanah juga harus memasang papan nama jabatan PPAT dengan rincian: Papan nama …

Read More »

Biaya Pembuatan Akta Tanah

Dalam Penerbitan Akta dikenakan Pajak BPHTB dan PPh diatur dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 ( peraturan dibawahnya masing-masing daerah diatur dalam PERDA ) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan jo. Nomor 7 Tahun 1991 jo. Nomor 10 Tahun 1994 jo. Nomor 17 Tahun 2000 dan Nomor 36 Tahun 2008. Semua biaya yang dikeluarkan atau …

Read More »

Kewajiban dan Larangan Notaris

Kewajiban untuk Notaris Pada dasarnya notaris adalah pejabat yang harus memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat yang memerlukan bukti otentik. Namun dalam keadaan tertentu, notaris dapat menolak untuk memberikan pelayanan dengan alasan-alasan tertentu (Pasal 16 ayat [1] huruf d UUJN). Dalam penjelasan pasal ini, ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan “alasan untuk menolaknya” adalah alasan yang mengakibatkan notaris tidak berpihak, seperti adanya …

Read More »

Kewenangan Umum dan Khusus Notaris

Kewenangan Umum Notaris Pasal 15 ayat (1) UUJN menegaskan bahwa salah satu kewenangan notaris yaitu membuat akta secara umum. Hal ini dapat disebut sebagai Kewenangan Umum Notaris dengan batasan sepanjang : Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Menyangkut akta yang harus dibuat adalah akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum …

Read More »

Perbedaan Legalisasi dan Waarmerking Dokumen

Dalam menjalankan jabatannya, Notaris tunduk pada Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 (“UU Jabatan Notaris”) dan UU terkait lainnya. Dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a UU Jabatan Notaris, Notaris, dalam jabatannya, berwenang mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan, dengan mendaftar dalam buku khusus. Ketentuan ini, merupakan legalisasi terhadap …

Read More »

Keuntungan Membuat SIUP

Untuk membuat SIUP tidak mesti menjadi pedagang skala besar atau skala global. Meskipun masih pedagang regional dalam skala kecil disarankan untuk mengurus SIUP. Karena sudah ada kebijakan yang mengatur bahwa setiap perusahaan, koperasi, persekutuan maupun perusahaan perorangan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib melakukan pengurusan SIUP yang dikeluarkan berdasarkan domisili perusahaan dan berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia. Keuntungan Perusahaan …

Read More »

Pengertian Notaris, Tugas dan Larangannya

Notaris Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya (Pasal 1 angka 1 UU 2/2014). Tugas Notaris Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus. Membuat kopi …

Read More »

Hak Pakai : Jangka Waktu, Tata Cara dan Penghapusan

Dalam Pasal 41 ayat (1) UUPA dikatakan bahwa hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang. Jangka Waktu Hak Pakai Jika berdasarkan atau menurut Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 : Hak pakai dapat …

Read More »