Skip to main content
Pembuatan Kuasa Untuk Menjual Poin penting dalam Pembuatannya Kuasa Untuk Menjual

Pembuatan Kuasa Untuk Menjual Poin penting dalam Pembuatannya Kuasa Untuk Menjual

  Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh PPAT dalam pembuatan akta melalui kuasa untuk menjual, diantaranya sebagai berikut. 1. Kuasa untuk menjual diberikan dengan menggunakan surat kuasa khusus bukan surat kuasa umum. Surat kuasa khusus yang dibuat untuk kepentingan pemberian kuasa untuk mejual pun harus dillegalisasi di depan notaris. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari adanya dampak negatif dalam pemberian kuasa untuk
PPAT bukan Pejabat Tata Usaha Negara

PPAT bukan Pejabat Tata Usaha Negara

PPAT adalah pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta-akta yang berkaitan dengan bidang pertanahan. PPAT disebut sebagai pejabat umum atau pejabat publik disebabkan karena PPAT diangkat dan diberhentikan oleh negara. Segala kewenangan dan tugas-tugas yang berkaitan dengan PPAT/pejabat umum pun telah diatur secara jelas di dalam peraturan perundang-undangan. PPAT memiliki kewenangan untuk membuat akta-akta atau dokumen autentik  dalam bidang
Pembatalan Akta PPAT ( Pejabat Pembuat Akta Tanah)

Pembatalan Akta PPAT ( Pejabat Pembuat Akta Tanah)

  Apakah akta PPAT hanya bisa dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ataukah bisa dilakukan oleh para pihak sendiri harus? Apakah pembatalan bisa dilakukan sebelum/sesudah pendaftaran pemindahan/pembebanan hak dilakukan di kantor pertanahan? Aturan mengenai pembatalan akta PPAT tercantum dalam Pasal 45 ayat (1) huruf g PP No.24 Tahun 1997 mengenai pendaftaran tanah. Dalam aturan tersebut dijelaskan
Mengapa dalam Akta PPAT ditempelkan Materai?

Mengapa dalam Akta PPAT ditempelkan Materai?

Dalam setiap akta PPAT hampir selalu terdapat materai. Mengapa demikian? Padahal materai sendiri bukan lah syarat sahnya suatu akta PPAT. Keberadaan materai dalam akta PPAT tidaklah berkaitan dengan kesahan akta tersebut, melainkan sebagai cara pelunasan bea materai yang dibebankan pada akta tersebut. Akta PPAT menjadi salah satu akta yang dikenakan bea materai sebab akta PPAT merupakan salah satu alat bukti
Aturan Pengumuman Akta Pendirian CV

Aturan Pengumuman Akta Pendirian CV

Pada dasarnya syarat dan tahapan pendirian CV dan Firma sama. Hal tersebut disebabkan karena keduanya memiliki dasar hukum pengikat yang sama. Selain itu, meski memiliki dasar hukum yang serupa, nama persero/persekutuan komanditer (CV) tidak boleh dipakai dalam nama sebuah Firma. Aturan dalam pendirian CV adalah sebagai berikut. Tahapan pendirian CV adalah sebagai berikut. Sesuai dengan Pasal 23 KUHD mengenai pendirian
Penggunaan Kuasa untuk Menjual dalam Pembuatan Akta Jual Beli

Penggunaan Kuasa untuk Menjual dalam Pembuatan Akta Jual Beli

Dalam praktik pembuatan akta jual beli tanah , tidak jarang ditemukan pihak penjual diwakili oleh pihak lain yang diberikan kuasa untuk menjual. Pada dasarnya kuasa untuk menjual diberikan oleh pihak penjual (pemilik tanah) yang tidak dapat hadir saat pembuatan akta jual beli sebab suatu alasan. Salah satu contohnya adalah pelaksanaan jual beli terjadi di kota lain atau ia tidak dapat
Peranan Notaris Untuk Pembuatan Akta Pendirian CV

Peranan Notaris Untuk Pembuatan Akta Pendirian CV

Peran Notaris pada hal pembuatan akta yang terkait dengan CV, pada umumnya yang akta yang dibuat dihadapan Notaris terkait dengan CV dapat dibedakan antara lain: Akta Pendirian CV dan Akta Perubahan Anggaran Dasar CV dan bisa juga Akta Pembukaan cabang CV. Lazimnya pendirian CV tidak mewajibkan formalitas tertentu, Pendirian CV dapat dilakukan baik secara lisan maupun secara tertulis, baik dengan
Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Pembuatan Akta Notaris

Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Pembuatan Akta Notaris

Pentingnya Pembuatan Akta Menggunakan Bahasa Indonesia yang Baik dan Benar Hukum dapat dimengerti serta dipahami apabila dipublikasikan dengan bahasa yang benar. Begitu pun dengan perjanjian yang dibuat di hadapan notaris. Dikarenakan termasuk arsip negara, maka wajib dituliskan dengan bahasa Indonesia resmi yang baik dan benar sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Penulisan substantif kata per kata dalam akta Notaris harus mengandung
Kedudukan Akta Otentik dalam Sistem Hukum Pembuktian

Kedudukan Akta Otentik dalam Sistem Hukum Pembuktian

Alat bukti yang Dapat Diajukan dalam Persidangan di Pengadilan Alat bukti yang telah mencapai batas minimal ditentukan hukum. Alat bukti yang tidak mencapai batas minimal, dapat dikategorikan kembali menjadi 2 bagian yaitu : Alat bukti tidak memenuhi syarat (tidak sah). Alat bukti permulaan. Batas Minimal Alat Bukti Batas minimal alat bukti adalah paling sedikitnya jumlah 2 alat bukti sah yang
Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris Setelah Berlakunya UUJNP

Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris Setelah Berlakunya UUJNP

Mengenai kebatalan atau pembatalan akta notaris, menurut Pasal 84 UUJN apabila Notaris tidak melakukan (melanggar) ketentuan yang terdapat pada Pasal 16 ayat (1) huruf i dan k, Pasal 41, 44, 48, 49, 50, 51, dan 52, maka akta yang bersangkutan hanya memiliki kekuatan pembuktian sebatas akta di bawah tangan, dengan kata lain akta menjadi batal demi hukum. Berikut pembatalan akta
Fungsi Premisse dalam Akta Otentik

Fungsi Premisse dalam Akta Otentik

Pengertian Premisse Dalam bahasa Latin premisse disebut ”praemissae” yang memiliki arti “It is a statement presumed true within the context of an argument toward a conclusion. A claim that is a reason for, or objection aginst, some other claim”. Istilah premisse ini digunakan dengan penjelasan mengenai logika deduktif, oleh sebab itu premisse merupakan suatu pernyataan dalam pembentukan sebuah kesimpulan yang
Wilayah Kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Wilayah Kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Di masyarakat hingga sekarang ini, sering kali muncul pertanyaan apakah lokasi tanah di suatu daerah, pengurusan pengalihan atas jual belinya hanya bisa dilakukan oleh notaris setempat? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu mengetahui terlebih dahulu dasar-dasar hukum yang mengikatnya. Berikut adalah penjelasannya. Sesuai dengan Pasal 18 UU No. 30 Th 2004 mengatur Jabatan Notaris, dijelaskan bahwa Notaris menempati kedudukan kerja