Skip to main content
Kewenangan Ikatan Notaris Indonesia

Kewenangan Ikatan Notaris Indonesia

Kewenangan Ikatan Notaris Indonesia Menjadi seorang Notaris sama halnya dengan profesi profesional lainnya. Sebagai pejabat yang diangkat untuk melayani masyarakat di bidang perbuatan hukum, Notaris mesti berpegang teguh pada perundang-undangan maupun ketentuan-ketentuan yang melingkupi. Untuk itu, sebagai praktisi profesional, Notaris juga memiliki kode etik dan tindak tanduknya diawasi secara hukum. Terkait kode etik dan pengawasan, Notaris memiliki organisasi tersendiri bernama
Kewenangan Notaris dalam Membuat Akta Konsen Roya

Kewenangan Notaris dalam Membuat Akta Konsen Roya

Kewenangan Notaris dalam Membuat Akta Konsen Roya Salah satu akta otentik yang menjadi wewenangnya Notaris adalah Akta Konsen Roya. Barangkali, banyak di antara kita yang belum mengenal akta ini. Ya, Akta Konsen Roya biasanya dibuat Notaris atas permintaan kreditur yang berisi pernyataan bahwa sertifikat hak tanggungan debitur yang berada dalam kekuasaannya dinyatakan hilang. Hal ini berkaitan dengan adanya Kuasa Membebankan
Beda Kewenangan Notaris dan PPAT

Beda Kewenangan Notaris dan PPAT

Beda Kewenangan Notaris dan PPAT Pak Hasan ingin menjual tanah seluas 2 hektar. Ia pun memasang iklan di laman online. Beberapa hari kemudian, calon pembeli yang menawar tanahnya. Setelah tawar menawar dilakukan, Pak Hasan pun melepas tanah tersebut dengan harga yang sudah disepakati dengan calon pembeli. Agar proses transaksi tersebut sah secara hukum, Pak Hasan mendatangi Kantor seoerang Notaris untuk
Kewenangan Notaris dalam Membuat Akta Risalah Lelang

Kewenangan Notaris dalam Membuat Akta Risalah Lelang

Kewenangan Notaris dalam Membuat Akta Risalah Lelang Undang-undang Jabatan Notaris Nomr 30 Tahun 2004 menyebut tugas Notaris adalah membuat akta-akta otentik. Bahkan, dalam Pasal 15 Ayat 2 huruf g dijelaskan, Notaris juga berwenang membuat Akta Risalah Lelang. Risalah lelang merupakan dokumen berita acara resmi terkait jalannya proses penjualan di muka umum atau lelang yang disusun secara teratur dan dipertanggungjawabkan oleh
Kewenangan Notaris dalam Membuat Akta Ikrar Wakaf

Kewenangan Notaris dalam Membuat Akta Ikrar Wakaf

Kewenangan Notaris dalam Membuat Akta Ikrar Wakaf Ketika kita ingin mewakafkan harta benda untuk kepentingan umat, kita tentunya ingin proses wakaf ini dapat diakui secara hukum. Untuk itu, ketika kita ingin mewakafkan harta benda, perlu dibuat Akta Ikrar Wakaf yang dapat diakui secara hukum. Pertanyaannya, siapakah yang berwenang untuk membuat Akta Ikrar Wakaf? Jika mengacu pada peran pembuat akta otentik,
Batasan Kewenangan Notaris Menurut UUJN

Batasan Kewenangan Notaris Menurut UUJN

Batasan Kewenangan Notaris Dalam Undang-undang Jabatan Notaris, baik UU Nomor 30 Tahun 2004 maupun UU Nomor 2 Tahun 2014 menjelaskan mengenai kewenangan, kewajiban, hingga larangan seorang Notaris. Kewenangan Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat oleh Pemerintah yang mengurusi segala aspek terkait pembuatan akta otentik, telah jelas dicantumkan dalam Pasal 15 UUJN. Jika disebutkan kembali, kewenangan seorang Notaris diantaranya membuat akta
Kewenangan Notaris dalam Membuat Akta Waris

Kewenangan Notaris dalam Membuat Akta Waris

Kewenangan Notaris dalam Membuat Akta Waris Budi mendapat sebidang tanah hasil warisan dari almarhum ayahnya. Sebidang tanah ini rencananya akan Budi bangunkan sebuah rumah. Ia pun berniat untuk mendaftarkan tanah tersebut menjadi hak miliknya agar proses pembangunan tidak mengalami kendala di suatu hari. Tanah ini sebelumnya masih berstatus milik almarhum ayahnya. Ia pun mendatangi kantor Notaris dan PPAT untuk berkonsultasi
Kewenangan Notaris dalam Membuat Akta Pertanahan

Kewenangan Notaris dalam Membuat Akta Pertanahan

Kewenangan Notaris dalam Membuat Akta Pertanahan Saat hendak melakukan transaksi jual beli tanah, pembuatan akta otentik diperlukan sebagai bukti pengesahan secara hukum. Lantas, siapakah yang berwenang membuat akta-akta tersebut, apakah Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)? Tugas Notaris sejatinya membuat akta-akta otentik. Namun, khusus untuk pertanahan, wewenang Notaris dalam membuat akta pertanahan saat ini sedikit dibatasi. Dalam Pasal 15
Kewenangan Notaris Sebagai Pejabat Publik

Kewenangan Notaris Sebagai Pejabat Publik

Saat Anda menjadi mahasiswa Fakultas Hukum, selain Advokat, salah satu profesi yang dikejar adalah menjadi Notaris. Guna mewujudkan hal tersebut, setelah lulus menjadi Sarjana Hukum, Anda langsung mengambil studi Magister Kenotariatan. Begitu lulus, Anda tidak serta merta menjadi seorang Notaris. Sebab, menjadi Notaris harus mendapatkan izin resmi dari Pemerintah. Bukan itu saja, calon Notaris juga harus memahami ketentuan, wewenang, kewajiban,
Kewenangan Notaris dalam UUJN

Kewenangan Notaris dalam UUJN

Dalam menjalankan tugasnya, seorang Notaris harus sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan Pemerintah, dengan adanya Undang-undang tersendiri. Dengan demikian, aktivitas kerja Notaris diawasi secara hukum, sehingga tidak diperkenankan melakukan aktivitas yang tidak ditetapkan dalam Undang-undang. Wewenang dan kewajiban Notaris tersebut diatur melalui Undang-undang No. 30 Tahun 2004 yang telah diubah melalui Undang-undang No. 2 Tahun 2014. Dalam pasal 15 UU
Kewenangan Notaris dalam RUPS

Kewenangan Notaris dalam RUPS

Suatu perusahaan perseroan terbatas (PT) biasanya terdiri atas saham-saham yang dimiliki sejumlah orang sebagai modal dalam menjalan perusahaan. Oleh karena itu, saham-sama PT banyak diperjualbelikan di pasar modal dengan nilai nominal tertentu dengan harapan investor daupun masyarakat dapat membeli sebagai investasi bagi perusahaan tersebut. Karena saham menjadi satu instrumen penting dalam menjalankan perusahaan, maka pemilik saham juga punya andil penting
Kewenangan Notaris Pengganti

Kewenangan Notaris Pengganti

Adinda tengah mengurus izin pendirian badan usaha yang dirintisnya. Untuk itu, ia menggunakan jasa Notaris X dalam proses pembuatan akta pendiriannya hingga mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM. Selama beberapa waktu, Notaris X sedang melaksanakan kewajibannya. Namun, suatu hari Notaris X mengabari Adinda kalau ia mengalami kecelakaan sehingga harus beristirahat selama beberapa minggu. Praktis pekerjaan pengurusan aktanya tertunda. Di