Skip to main content
Hak Notaris dalam Undang-undang Jabatan Notaris

Hak Notaris dalam Undang-undang Jabatan Notaris

Menjadi Notaris sama saja dengan mengabdi kepada masyarakat. Seperti halnya profesi lainnya, Notaris merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah untuk memberikan pelayanan hukum secara maksimal kepada masyarakat untuk urusan akta otentik. Melalui pengambilan sumpah jabatan, maka ada tanggung jawab dan wewenang yang diberikan pemerintah kepada Notaris. Di luar wewenang dan kewajibannya, Notaris juga punya hak yang bisa dipergunakan. Hak tersebut tertuang
Teori Kewenangan Notaris

Teori Kewenangan Notaris

Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) yaitu Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 menjelaskan tentang kewenangan Notaris sebagai pejabat umum. Wewenang Notaris tersebut merupakan upaya dari Pemerintah dalam memberikan pelayanan hukum yang maksimal kepada masyarakat, dalam hal ini pembuatan akta-akta otentik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), wewenang diartikan sebagai hak kekuasaan untuk bertindak; kekuasaan membuat keputusan,
Kewenangan Organisasi Notaris

Kewenangan Organisasi Notaris

Sebagai praktisi profesional, Notaris memiliki organisasi khusus yang menghimpun seluruh pejabat Notaris. Sebagaimana disebut dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, organisasi Notaris ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam ruang lingkup kerja seorang Notaris. Organisasi Notaris dalam Undang-undang tersebut adalah organisasi profesi jabatan Notaris yang berbentuk perkumpulan berbadan hukum. Di Indonesia, organisasi yang mewadahi para Notaris yaitu
Kewenangan Notaris di Bidang Pasar Modal

Kewenangan Notaris di Bidang Pasar Modal

Tugas kerja Notaris tidak hanya berhubungan dengan sektor hukum. Ternyata, peran Notaris sangat diperlukan di sektor yang erat kaitannya dengan pembangunan bangsa, yaitu ekonomi. Dalam mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui aktivitas pasar modal, diperlukan peran Notaris agar aktivitasnya berjalan dengan baik. Pasar modal merupakan ruang tempat diperjualbelikannya berbagai instrumen keuangan, seperti saham, obligasi, reksa dana, maupun instrumen lainnya. Tujuan dibukanya
Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris

Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pejabat pembuat akta otentik, kinerja Notaris berpegangan pada peraturan perundang-undangan maupun kode etik. Tidak hanya itu, kinerja Notaris juga diawasi oleh badan khusus  bernama Majelis Pengawas. Dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, disebutkan bahwa Majelis Pengawas Daerah adalah badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.
Kewenangan Notaris sebagai Pejabat Lelang

Kewenangan Notaris sebagai Pejabat Lelang

Kewenangan Notaris sebagai Pejabat Lelang Aktivitas jual beli barang melalui sistem lelang kerap dilakukan di kita. Praktiknya ialah barang dijual dengan cara ditawarkan kepada penawar atau calon pembeli. Suatu barang dibuka dengan batas harga tertentu, kemudian setiap penawar mengeluarkan harga beli yang lebih tinggi dari harga yang ditetapkan. Barang selanjutnya akan diberikan kepada penawar yang menawar dengan harga tertinggi. Aktivitas
Kewenangan Notaris dalam Membuat Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan

Kewenangan Notaris dalam Membuat Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan

Kewenangan Notaris dalam Membuat Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) merupakan kuasa yang diberikan pembeli tanah untuk meminta kreditur melakukan tanggungan terhadap tanah yang dibelinya. Dalam hal ini, pembeli dapat melakukan pembuatan SKMHT melalui peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk selanjutnya diserakan kepada kreditur, dalam hal ini adalah perbankan maupun pemiik modal lainnya. Lalu
Kewenangan Wilayah Kerja Notaris

Kewenangan Wilayah Kerja Notaris

Kewenangan Wilayah Kerja Notaris Toha adalah seorang pengusaha muda. Pria asli Banda Aceh ini memiliki usaha penggilingan kopi di Ulee Kareng. Karena semakin lama usaha kecil-kecilannya semakin sukses dan mampu membuka lapangan kerja besar-besaran, terbesit keinginan Toha untuk mengubah usahanya ini menjadi berbentuk Perseroan Terbatas. Salah satu persyaratan mendirikan PT adalah memiliki akta otentik yang dibuat oleh Notaris. Kebetulan, Toha
Konflik Kewenangan Notaris dan PPAT

Konflik Kewenangan Notaris dan PPAT

Konflik Kewenangan Notaris dan PPAT. Dalam praktik jabatan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), seringkali terjadi bias kewenangan kerja. Meskipun Notaris dan PPAT sama-sama berperan dalam pembuatan akta-akta otentik, tugas kedua profesi tersebut terkadang memiliki permasalahan wewenang yang menimbulkan “konflik” dalam melakukan perbuatan hukumnya. Salam satu konflik kewenangan tersebut yaitu wewenang dalam membuat Surat Kuasa Membebankan Tanggungan (SKMHT). Sesuai
Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Indonesia

Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Indonesia

Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Indonesia Ikatan Notaris Indonesia (INI) dibentuk dengan tujuan memberikan pengawasan terhadap kinerja Notaris, tapi juga masyarakat secara keseluruhan. Untuk itu, INI bukan sekadar perkumpulan dimana hanya mengandalkan pengurus perkumpulan, tetapi ada struktur organigran tersendiri, seperti memliki Dewan Pengawas dan Majelis Kehormatan. Karena INI berkaitan dengan pengawasan kinerja Notaris, maka susunan kepengurusan INI memiliki tingkatan, yaitu adanya
Kewenangan Ikatan Notaris Indonesia

Kewenangan Ikatan Notaris Indonesia

Kewenangan Ikatan Notaris Indonesia Menjadi seorang Notaris sama halnya dengan profesi profesional lainnya. Sebagai pejabat yang diangkat untuk melayani masyarakat di bidang perbuatan hukum, Notaris mesti berpegang teguh pada perundang-undangan maupun ketentuan-ketentuan yang melingkupi. Untuk itu, sebagai praktisi profesional, Notaris juga memiliki kode etik dan tindak tanduknya diawasi secara hukum. Terkait kode etik dan pengawasan, Notaris memiliki organisasi tersendiri bernama
Kewenangan Notaris dalam Membuat Akta Konsen Roya

Kewenangan Notaris dalam Membuat Akta Konsen Roya

Kewenangan Notaris dalam Membuat Akta Konsen Roya Salah satu akta otentik yang menjadi wewenangnya Notaris adalah Akta Konsen Roya. Barangkali, banyak di antara kita yang belum mengenal akta ini. Ya, Akta Konsen Roya biasanya dibuat Notaris atas permintaan kreditur yang berisi pernyataan bahwa sertifikat hak tanggungan debitur yang berada dalam kekuasaannya dinyatakan hilang. Hal ini berkaitan dengan adanya Kuasa Membebankan