Teori Kewenangan Notaris

Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) yaitu Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 menjelaskan tentang kewenangan Notaris sebagai pejabat umum. Wewenang Notaris tersebut merupakan upaya dari Pemerintah dalam memberikan pelayanan hukum yang maksimal kepada masyarakat, dalam hal ini pembuatan akta-akta otentik.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), wewenang diartikan sebagai hak kekuasaan untuk bertindak; kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain. Sementara pada ilmu hukum, wewenang atau kewenangan merupakan kekuasaan hukum; hak untuk memerintah atau bertindak; hak atau kekuasaan publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik.

Teori Kewenangan Notaris

Ahli hukum Indroharto menyebut ada tiga kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan. Tiga kewenangan tersebut adalah atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi adalah pemberian kewenangan dari pembuat undang-undang kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada ataupun yang baru sama sekali.

Kewenangan delegasi adalah kewenangan yang diberikan dari organ pemerintahan kepada organ yang lain. Sementara mandat adalah kewenangan organ pemerintahan kepada organ lain untuk menjalankan sesuatu atas nama organ pemerintahan itu.

Di sini, kewenangan Notaris sejatinya terletak pada kewenangan atributif dan delegasi. Dikatakan Atributif karena kewenangan Notaris didasarkan pada Undang-undang, yaitu UUJN, sedangkan delegasi didasarkan pada pengangkatan Notaris sebagai pejabat publik oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Comments are closed.