Profesi Notaris di Indonesia

Sebagian dari generasi muda Indonesia mungkin bercita-cita menjalani profesi di bidang hukum, seperti hakim, jaksa, maupun advokat. Tidak sedikit pula yang bercita-cita ingin menjadi seorang Notaris.

Mungkin sebagian yang memilih menjadi Notaris awalnya berpikir bahwa seorang Notaris merupakan profesi di bidang hukum yang tidak terlalu “keras” layaknya advokat. Ini didasarkan pada tugas Notaris yang hanya mengurusi perihal pembuatan akta-akta autentik.

Namun, kenyataannya profesi Notaris tidak sekadar membuat akta autentik, menandatangani, dan menghadirkan klien dengan saksi-saksinya. Ada tanggung jawab moral dan hukum yang diemban Notaris dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, tugas Notaris juga diatur Undang-undang dan diwasi oleh kode etik tersendiri.

Berbicara mengenai profesi Notaris di Indonesia, profesi ini pertama kali hadir di Indonesia sekitar abad ke-17, atau medio tahun 1600-an. Seorang Belanda bernama Melchior Karchem menjadi Notaris pertama di Hinda Belanda, nama lain Indonesia pada zaman tersebut.

Karchem baru benar-benar menjalankan perannya sebagai seorang Notaris pada lima tahun kemudian setelah adanya instruksi pertama untuk Notaris. Setelah keluar instruksi tersebut, Karchem kemudian diangkat dan diambil sumpah jabatannya sebagai seorang Notaris.

Pasca pengangkatan Karchem sebagai Notaris pertama, jumlah Notaris kala itu mengalami peningkatan. Notaris-notaris tersebut dalam menjalankan kewenangannya diatur oleh 2 buah Reglemen yang mengacu pada peraturan Notaris di Belanda. Reglemen ke-3 tentang Notaris kemudian lahir pada 1860.

Pasca kemerdekaan Indonesia, beberapa pihak memandang perlu adanya pendidikan khusus tentang kenotariatan. Untuk itu, beberapa perguruan tinggi Indonesia kemudian membuka program kenotariatan yang lebih menekankan pada pendidikan pascasarjana. Hingga saat ini, telah banyak Notaris maupun calon Notaris yang diluluskan pada program kenotariatan.

Begitu pula program pendidikan kenotariatan di Indonesia saat ini banyak dibuka, baik di perguruan tinggi negeri maupun swasta. Hal ini memunculkan wacana moratorium penerimaan mahasiswa baru program kenotariatan oleh Ditjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI. Rencana moratorium dilakukan untuk mengevaluasi program pendidikan kenotariatan di Indonesia.

Comments are closed.