Perbedaan Wilayah Kerja Notaris dan PPAT

Setiap pejabat Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) wajib memiliki kantor praktik di satu wilayah tertentu. Kantor ini merupakan ruang layanan utama bagi Notaris/PPAT dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam rangka memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.

Kewajiban memiliki merupakan kewajiban utama seorang Notaris/PPAT pasca diambil sumpah jabatannya. Beberapa waktu setelah diambil sumpah jabatannya, Notaris/PPAT wajib melaporkan alamat kantor, contoh tanda tangan dan paraf, serta stempel jabatan kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk Notaris dan Kantor Pertanahan untuk PPAT.

Adapun wilayah yang menjadi praktik kerja Notaris dan PPAT direkomendasikan mengikuti formasi ketersediaan Notaris/PPAT yang ditetapkan kementerian terkait. Jika kuota Notaris dan PPAT di satu wilayah sudah terpenuhi, maka Notaris maupun PPAT yang baru disarankan mencari formasi di wilayah lainnya.

Nah, terkait wilayah kerja Notaris dan PPAT, apakah ada perbedaan jangkauan wilayah kerja? Setiap landasan hukum bagi Notaris maupun PPAT sudah menjelaskan perihal wilayah kerja masing-masing. Setiap Notaris/PPAT hanya boleh memiliki satu wilayah kerja saja di kota/kabupaten.

Untuk Notaris, wilayah kerjanya tidak sekadar di daerah tempat ia berkantor saja. Kementerian melalui Ikatan Notaris Indonesia telah menetapkan bahwa wilayah kerja Notaris adalah satu provinsi berdasarkan kota/kabupaten tempat ia membuka kantor.

Misalnya, seorang Notaris membuka kantor di Kota Tasikmalaya yang menjadi salah satu kota di Jawa Barat. Maka, kewenangan kerjanya adalah seluruh wilayah di Provinsi Jawa Barat. Jadi, ketika ada klien yang ingin dibuatkan akta autentik tertentu yang obyeknya berada di Ciamis, misalnya, maka Notaris di Tasikmalaya memiliki kewenangan untuk mengurusnya.

Adapun untuk wilayah kerja PPAT terdapat perubahan peraturan. Semula wilayah kerja PPAT ditetapkan hanya untuk satu kota/kabupaten yang mengikuti  wilayah kantor pertanahan setempat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang peraturan PPAT.

Setelah munculnya Peraturan pengganti nomor 24 tahun 2016, wilayah kerja PPAT diperluas menjadi satu provinsi. Jadi, ketika ada klien ingin mengajukan pendaftaran tanah yang berlokasi di Kota Pandeglang kepada PPAT di Kota Serang, maka PPAT tersebut memiliki kewenangan untuk mengurusnya.

Hal penting adalah, Notaris dan PPAT wajib memiliki satu kantor saja. Keduanya tidak diperkenankan membuka “cabang” di wilayah lain, meskipun masih dalam satu kota/kabupaten. Jika ingin berpindah alamat, Notaris maupun PPAT wajib melaporkannya kepada pihak terkait.

Notaris harus melaporkan perihal pemindahan alamatnya ke Direktorat Jenderal Administrasi Umum Kementerian Hukum dan HAM, dengan sepengetahuan Dewan Kehomatan, Majelis Pengawas, dan Ikatan Notaris Indonesia. Sementara untuk PPAT wajib melaporkan kepindahannya ke Kepala Kantor Pertanahan di kota/kabupaten tempat ia membuka praktik.

Comments are closed.