Notaris, Profesi atau Jabatan?

Saat menjelaskan tentang tugas dan fungsi Notaris, kita berasumsi bahwa Notaris adalah suatu profesi di bidang hukum. Karena menjalankan tugas di aspek hukum, maka kita juga berpandangan bahwa Notaris sama dengan Advokat.

Namun, tunggu dulu, jika melihat dari pengangkatan dan pengambilan sumpah Notaris, yang berwenang mengangkat dan mengambil sumpahnya adalah Menteri Hukum dan HAM atau Kementerian Hukum dan HAM RI.

Begitu pula dalam beberapa definisi maupun apa yang tersurat pada Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN), definisi Notaris kerap kita ketahui sebagai seorang pejabat umum yang diangkat pemerintah untuk menjalankan tugas membuat akta autentik.

Dengan kata lain, Notaris merupakan perwakilan langsung dari Pemerintah untuk bertugas melayani masyarakat dalam hal pembuatan akta autentik maupun pemberian penyuluhan hukum terkait pembuatan akta autentik.

Jadi, apakah tepat jika Notaris dipandang sebagai sebuah profesi? Ataukah suatu jabatan?

Jika memaknai pengertian Notaris dalam UUJN, jelaslah bahwa Notaris merupakan delegasi dari negara. Kewenangan Notaris dalam menjalankan tugasnya bersifat atribusi dan delegasi. Dikatakan atribusi karena kewenangan Notaris dijalankan dari pemerintah melalui Undang-undang.

Selanjutnya, Kemenkumham mendelegasikan kewenangannya kepada Notaris dengan cara mengangkat dan mengambil sumpahnya. Ini merupakan kewenangan yang bersifat delegatif yang diterima oleh Notaris. Notaris juga diatur oleh semacam kode etik dan diawasi penuh oleh suatu organisasi keprofesian.

Undang-undang Jabatan Notaris, baik UU Nomor 30 Tahun 2004 maupun pembaruannya melalui UU Nomor 2 Tahun 2014 menjelaskan secara rinci tentang syarat menjadi Notaris, kewenangan, kewajiban, pemberian hak, larangan dan sanksi, hingga penjelasan kewenangan-kewenangannya. Jelaslah jika praktik kerja Notaris sudah ada dasar hukumnya.

Maka, akan lebih tepat jika Notaris disebut sebagai pejabat umum. Namun, berbeda dengan pejabat publik, pejabat eselon, atau pejabat pemerintah lainnya, status pejabat Notaris diperoleh atas pendelegasian pemerintah akan kebutuhan fungsional suatu profesi tertentu, bukan diangkat karena pangkat, prestasi, atau masa kerja tertentu.

Selain itu, meskipun pejabat, Notaris tidak digaji oleh negara. Pendapatan seorang Notaris didapat dari honor yang diterima saat menjalankan kewenangannya.

Jika seandainya status Notaris dikerucutkan menjadi profesi secara utuh, maka Undang-undang yang ada saat ini perlu direvisi juga menjadi Undang-undang Profesi Notaris.

Comments are closed.