Kriminalisasi Profesi Notaris

Profesi Notaris adalah salah satu profesi di bidang hukum yang  tugas dan wewenangnya diatur melalui Undang-undang Jabatan Notaris. Selain itu, aktivitas kerja Notaris juga harus berpatokan pada kode etik yang ditetapkan Ikatan Notaris Indonesia. Melalui organisasi tersebut, INI memiliki Dewan Pengawas yang bertugas mengawasi kinerja dari para Notaris anggota.

Saat menjalankan tugasnya sesuai dengan UUJN, Notaris dilindungi secara hukum. Namun, dalam UU tersebut, Notaris tidak memiliki hak imunitas layaknya seorang Advokat. Hal ini menyebabkan seorang Notaris bisa saja dilakukan pemeriksaan atau diperkarakan atas tugas yang dilakukannya.

Tidak adanya hak imunitas ini menyebabkan Notaris kerap dikriminalisasi. Hal ini tentunya melahirkan protes dari para Notaris di Indonesia. Jika mengacu pada Pasal 50 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), para Notaris sepakat menyatakan bahwa saat menjalankan kewajibannya sesuai perintah Undang-undang, maka seharusnya Notaris tidak dipidana.

Notaris memang bertanggung jawab atas akta yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak terkait. Jika di kemudian hari ada masalah/perkara yang mencuat terkait akta tersebut, maka hal ini dianggap sebagai kelalaian Notaris yang tidak cermat dalam membuat akta. Buruknya, jika akta tersebut menjadi bukti tindak pidana lainnya, maka Notaris langsung dipidana.

Larangan kriminalisasi kepada Notaris terus disuarakan oleh Notaris. Sebab, Notaris memiliki Dewan Pengawas dan kode etik yang mengikat aktivitas kerjanya. Jika ditemukan ada kelalaian, maka seharusnya Notaris dihadapkan pada Dewan Pengawas atas dugaan pelanggaran kode etik. Jika kriminalisasi dilakukan tanpa sepengetahuan Dewan Pengawas, maka penegakan kode etik di Notaris dianggap masih lemah.

Comments are closed.