Konflik Kewenangan Notaris dan PPAT

Konflik Kewenangan Notaris dan PPAT.

Dalam praktik jabatan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), seringkali terjadi bias kewenangan kerja. Meskipun Notaris dan PPAT sama-sama berperan dalam pembuatan akta-akta otentik, tugas kedua profesi tersebut terkadang memiliki permasalahan wewenang yang menimbulkan “konflik” dalam melakukan perbuatan hukumnya.

Salam satu konflik kewenangan tersebut yaitu wewenang dalam membuat Surat Kuasa Membebankan Tanggungan (SKMHT). Sesuai dengan isi dari Pasal 15 Undang-undang 30 Tahun 2004 tentang Undang-undang Jabatan Notaris dan Pasal 2 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, disebutkan bahwa Notaris maupun PPAT memiliki kewenangan dalam membuat SKMHT.

Pada praktiknya, saat akan membuat SKMHT, Notaris harus selalu berpedoman pada apa yang telah ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dalam berbagai penelitian, kewenangan Notaris dan PPAT dalam membuat SKMHT seharusnya bersifat sama. Hal ini merupakan kewenangan yang bersifat atributif atau kewenangan membuat keputusan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang.

Jika sudah bersifat atributif, maka kewenangan maupun otensitas perlindungan hukumnya memiliki kekuatan yang sama, baik dari Notaris maupun PPAT. Untu k itu, diperlukan sebuah peraturan khusus yang menjadi landasan Notaris dalam membuat SKMHT berdasarkan pada akta otentik yang ditetapkan dalam UUJN. Dengan demikian Notaris tidak perlu berpatokan pada blanko yang ditetapkan BPN lagi.

Comments are closed.