Kewenangan Notaris Terkait Hak Asuh Anak

Adakalanya, kehidupan rumah tangga tidak lepas dari permasalahan. Meski demikian, permasalahan ini jangan sampai membuat hubungan keluarga menjadi goyah. Namun, di Indonesia, kasus perceraian yang diakibatkan memuncaknya permasalahan pada keluarga kerap terjadi. Jika perceraian merupakan jalan terakhir tentunya akan membawa dampak bagi keturunannya.

Jika memutuskan untuk bercerai, suami maupun istri akan dihadapkan pada hak asuh anak. Sering ditemui munculnya masalah baru tentang perebutan hak asuh anak oleh ayah maupun ibunya. Mengatasi permasalahan tersebut, dibutuhkan adanya perjanjian hak atas asuh anak.

Persoalan atas hak asuh anak telah dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang jika diringkas menjelaskan tentang peran asuh anak jika kedua orang tuanya bercerai.

Kewenangan Notaris Terkait Hak Asuh Anak

Dalam hal ini, baik ibu maupun ayah yang telah bercerai masih memiliki kewajiban dalam mengurus anak, baik dari segi pengasuhan, perawatan, dan pendidikan, hingga ke aspek pemberian nafkah. Terkait siapa yang berwenang untuk merawat dan memberi nafkah, pengadilan yang akan memutuskan.

Dalam hal ini, perjanjian hak asuh anak, Notaris ternyata memiiiki peran dalam membuat akta terkait hak asuh anak. Notaris mempertemukan kedua belah pihak (suami maupun istri) untuk menyepakati perannya dalam pengasuhan anak. Setelah ditemukan kesepakatan dan melakukan perjanjian, Notaris kemudian membuat akta otentik yang memiliki kekuatan hukum.

Dengan adanya hak perjanjian pengasuhan anak, hal ini ternyata dapat memudahkan Hakim untuk memutuskan hak asuh anak dalam suatu persidangan. Dengan demikian hak hidup anak pasca perceraian kedua orang tuanya tetap terlindungi.

Notaris Cimahi Terms:

  • bagaimana peranan notaros dalam pembuatan perjanjian hak asuh anal

Comments are closed.