Skip to main content

Kewenangan Notaris Sebagai Pejabat Publik

Saat Anda menjadi mahasiswa Fakultas Hukum, selain Advokat, salah satu profesi yang dikejar adalah menjadi Notaris. Guna mewujudkan hal tersebut, setelah lulus menjadi Sarjana Hukum, Anda langsung mengambil studi Magister Kenotariatan.

Begitu lulus, Anda tidak serta merta menjadi seorang Notaris. Sebab, menjadi Notaris harus mendapatkan izin resmi dari Pemerintah. Bukan itu saja, calon Notaris juga harus memahami ketentuan, wewenang, kewajiban, hingga larangan Notaris sesuai yang ditetapkan Undang-undang.

Dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diperbarui menjadi Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 disebutkan bahwa Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya, baik yang disebutkan dalam UU tersebut maupun pada UU lainnya.

Notaris diangkat dan dilantik oleh Menteri Hukum dan HAM sebagai pejabat publik yang bertugas melayani masyarakat. Oleh karena itu, setiap Notaris memiliki nomor izin resmi berupa Surat Keputusan Pengangkatan dari Menkumham.

Karena sebagai pejabat publik, Notaris memiliki beberapa kewenangan, terutama di bidang pembuatan akta otentik. Kewenangan tersebut yaitu:

  1. Membuat akta otentik tentang semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pembuatan ini juga dibuat berdasarkan kehendak dari yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta;
  2. Menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, membuat grosse (salinan akta untuk akta pengakuan utang), serta salinan dan kutipan akta;
  3. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkannya di buku khusus;
  4. Membukukan arsip surat di bawah tangan dan mendaftarkannya di buku khusus;
  5. Membuat kopi asli surat di bawah tangan;
  6. Mengesahkan kecocokan fotokopi surat dengan aslinya;
  7. Melakukan penyuluhan hukum saat pembuatan akta;
  8. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; serta
  9. Membuat akta risalah lelang.

Karena berfungsi sebagai pejabat publik, ada hal-hal yang harus diperhatikan Notaris, yaitu:

  1. Tidak boleh menjalankan jabatan di luar jabatannya sebagai Notaris;
  2. Tidak boleh meninggalkan tugas sebagai Notaris selama lebih dari tujuh hari berturut-turut;
  3. Tidak boleh merangkap sebagai pejabat negara, pegawai negeri, atau advokat;
  4. Tidak merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai BUMN, BUMD, maupun swasta;
  5. Tidak merangkat jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ataupun Pejabat Lelang Kelas II di tempat Notaris;
  6. Tidak boleh menjadi Notaris Pengganti; dan
  7. Tidak melakukan tindakan di luar norma, hukum, dan kepatutan.

You may also like