Kewenangan Notaris di Bidang Pasar Modal

Tugas kerja Notaris tidak hanya berhubungan dengan sektor hukum. Ternyata, peran Notaris sangat diperlukan di sektor yang erat kaitannya dengan pembangunan bangsa, yaitu ekonomi. Dalam mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui aktivitas pasar modal, diperlukan peran Notaris agar aktivitasnya berjalan dengan baik.

Pasar modal merupakan ruang tempat diperjualbelikannya berbagai instrumen keuangan, seperti saham, obligasi, reksa dana, maupun instrumen lainnya. Tujuan dibukanya pasar modal ini adalah meningkatkan partisipasi publik melakukan investasi yang pada akhirnya mendukung peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

Lalu, bagaimana peran Notaris dalam pasar modal? Sebagai pejabat umum yang berperan membuat akta otentik seperti yang dikemukakan dalam Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN), Notaris berwenang dalam kaitannya dengan penyusunan Anggaran Dasar maupun Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) baik pihak maupun pelaku pasar modal, seperti emiten, perusahaan publik, perusahaan efek, reksadana, serta mendukung penyiapan kontrak-kontrak penting, diantaranya, Kontrak Investasi Kolektif (KIK), kontrak penjaminan emisi, hingga berbagai akta penting, seperti Akta Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana.

Selain itu, Notaris berjasa dalam pembuatan berita acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan menyusun berbagai keputusan dalam RUPS; meneliti keabsahan hal-hal yang menyangkut penyelenggaraan RUPS yang meliputi: kesesuaian dengan anggaran dasar perusahaan, tata cara pemanggilan RUPS, hingga validasi pemegang saham dan kuasanya untuk menghadiri RUPS.

Namun, tidak semua pejabat Notaris berwenang dalam mengurusi aktivitas pasar modal. Hanya Notaris yang telah terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) yang berwenang melakukan aktivitas di pasar modal. Tentunya untuk mendapatkan izin beraktivitas, Notaris terlebih dahulu mendaftar ke Bapepam.

Bapepam

Bapepam kemudian memvalidasi Notaris tersebut dapat beraktivitas di pasar modal atau tidak dengan melihat dari ketentuan yang telah diatur, seperti telah diangkat menjadi Notaris oleh Menteri Hukum dan HAM, tidak melakukan perbuatan tercela dan melanggar kode etik Notaris, memiliki akhlak dan moral yang baik, memiliki keahlian di bidang pasar modal, sanggup mengikuti pendidikan profesi lanjutan di bidang kenotariatan dan pasa modal, serta terdaftar di Ikatan Notaris Indonesia dan mau diperiksa oleh organisasi tersebut.

 

Comments are closed.