Kewenangan Notaris dan PPAT

Sering kita temukan ada plang bertuliskan “Notaris” dan “PPAT” di beberapa tempat. Plang ini juga memuat nama sang Notaris lengkap dengan gelar akademik, nomor surat resmi, dan alamat lengkap kantor. Jika dilihat dari gelar akademiknya, sang Notaris selalu memiliki gelar “S.H.,” (Sarjana Hukum), dan “M.Kn.,” (Magister Kenotariatan).

Namun, mungkin belum banyak yang tahu siapa dan apa saja tugas Notaris ini. Sebagian orang juga menganggap bahwa Notaris identik dengan pengacara (advokat), jaksa, ataupun orang-orang yang bergerak di bidang hukum. Oleh karena itu, banyak pula orang datang ke Notaris untuk membantu menyelesaikan perkara di pengadilan.

Padahal, baik Notaris, PPAT, dan Advokat merupakan profesi di bidang hukum yang memiliki tugas berbeda. Advokat merupakan profesi hukum yang bertugas melayani/memberikan konsultasi, jasa, dan bantuan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Tugas utama seorang Advokat adalah membela klien di aspek hukum, baik di dalam maupun luar pengadilan.

Nah, Notaris dan PPAT secara garis besar merupakan profesi yang melayani bantuan hukum di bidang dokumen-dokumen otentik. Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang telah dikehendaki oleh klien.

Akta otentik yang dapat dibuat oleh Notaris antara lain, akta pendirian Badan Usaha, Badan Sosial yang berbadan hukum, dan Koperasi; akta perjanjian kawin; akta kuasa hak tanggungan; akta fidusia; akta wasiat; akta risalah lelang; hingga akta tentang tanah.

Selain membuat akta otentik, Notaris juga berwenang mengesahkan dan membukukan surat di bawah tangan, seperti: surat kuasa, surat pernyataan, dan surat persetujuan; melegalisasi salinan surat; dan memberikan penyuluhan hukum terkait pembuatan akta.

Sementara PPAT atau Pejabat Pembuat Akta Tanah merupakan pejabat umum berwenang yang ditetapkan Pemerintah untuk membuat akta otentik mengenai hak atas tanah atau hak milik satuan rumah susun.

PPAT memiliki wewenang untuk membuat dan mengurus akta-akta otentik di bidang pertanahan, seperti: akta peralihan hak yang meliputi jual beli, hibah, tukar menukar, dan pembagian hak bersama; serta akta pembebanan hak yang meliputi surat kuasa membebankan hak tanggungan (SKMHT) dan akta pembebanan hak tanggungan (APHT).

Comments are closed.