Kewenangan Notaris dalam UUJN

Dalam menjalankan tugasnya, seorang Notaris harus sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan Pemerintah, dengan adanya Undang-undang tersendiri. Dengan demikian, aktivitas kerja Notaris diawasi secara hukum, sehingga tidak diperkenankan melakukan aktivitas yang tidak ditetapkan dalam Undang-undang. Wewenang dan kewajiban Notaris tersebut diatur melalui Undang-undang No. 30 Tahun 2004 yang telah diubah melalui Undang-undang No. 2 Tahun 2014.

Dalam pasal 15 UU No. 2 Tahun 2014 disebutkan, Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan maupun yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta tersebut.

Notaris juga berwenang menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse (salinan akta untuk akta pengakuan utang), serta membuat salinan dan kutipan akta. Kewenangan ini menjadi bagian dalam kerja Notaris sepanjang Notaris tersebut tidak mengalihkan tugasnya kepada Notaris pengganti.

Lebih lanjut pasal tersebut juga menjelaskan, Notaris memiliki kewenangan lain berupa:

  1. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkannya di buku khusus;
  2. Membukukan arsip surat di bawah tangan dan mendaftarkannya di buku khusus;
  3. Membuat kopi asli surat di bawah tangan;
  4. Mengesahkan kecocokan fotokopi surat dengan aslinya;
  5. Melakukan penyuluhan hukum saat pembuatan akta;
  6. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; serta
  7. Membuat akta risalah lelang.
  8. Memberikan covernote

Notaris harus bekerja secara profesional dengan berdasar pada kewajiban-kewajiban yang tertuang dalam Undang-undang tersebut. Notaris yang melanggar ketentuan dan larangan akan dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, hingga pemberhentian dengan tidak hormat.

Notaris Cimahi Terms:

  • kewenangan notaris menurut uujn

Comments are closed.