Kewenangan Notaris dalam Membuat Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan

Kewenangan Notaris dalam Membuat SKMHT

Kewenangan Notaris dalam Membuat Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan

Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) merupakan kuasa yang diberikan pembeli tanah untuk meminta kreditur melakukan tanggungan terhadap tanah yang dibelinya. Dalam hal ini, pembeli dapat melakukan pembuatan SKMHT melalui peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk selanjutnya diserakan kepada kreditur, dalam hal ini adalah perbankan maupun pemiik modal lainnya.

Lalu bagaimana jika pembuatan SKMHT ini dilakukan oleh seorang Notaris? Meski SKMHT merupakan dokumen otentik yang bisa saja menjadi wewenang kerja Notaris, ada beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan seorang Notaris dalam membuat SKMHT.

Kewenangan Notaris dalam membuat SKMHT harus diperhatikan dengan saksama. Para ahli hukum menilai isi yang dituang dalam SKMHT ternyata tidak sesuai dengan ketetapan isi akta otentik Notaris yang dijabarkan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Undang-undang Jabatan Notaris.

Hal ini juga ditunjang dengan adanya faktor bahwa penyusunan SKMHT harus sesuai format yang ditetapkan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Jadi dalam praktiknya, Notaris sebagai pembuat SKMHT harus berpedoman pada blanko SKMHT yang ditetapkan BPN.

Hal inilah yang kerap menjadi konflik antara kewenangan kerja Notaris dan PPAT. Jika pembuatan SKMHT oleh Notaris harus mengacu pada draft yang ditetapkan BPN, maka hal ini akan menciderai kewenangan Notaris yang sudah diatur dalam UUJN, yaitu berwenang dalam membuat dan bertanggung jawab dalam membuat akta otentik.

Padahal, seharusnya SKMHT yang dibuat Notaris maupun PPAT memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Sebab, baik Notaris maupun PPAT sama-sama merupakan pejabat khusus negara yang diangkat secara Undang-undang.

Notaris Cimahi Terms:

  • kewenangan notaris memasang hak tanggungan

Comments are closed.