Kewenangan Notaris dalam Membuat Akta Waris

Kewenangan Notaris dalam Membuat Akta Waris

Budi mendapat sebidang tanah hasil warisan dari almarhum ayahnya. Sebidang tanah ini rencananya akan Budi bangunkan sebuah rumah. Ia pun berniat untuk mendaftarkan tanah tersebut menjadi hak miliknya agar proses pembangunan tidak mengalami kendala di suatu hari. Tanah ini sebelumnya masih berstatus milik almarhum ayahnya.

Ia pun mendatangi kantor Notaris dan PPAT untuk berkonsultasi terkait proses peralihan hak atas tanah tersebut. Setelah diberikan konsultasi hukum, Budi mengetahui bahwa proses peralihan hak atas tanah karena pewarisan telah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah. Pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan ini harus melampirkan sertifikat hak tanah bersangkutan, surat kematian selaku pemegang hak atas tanah, serta surat tanda bukti Budi sebagai ahli waris.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 42 ayat 1 alinea 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, surat tanda bukti tersebut dijelaskan bisa berupa Akta Keterangan Hak Mewarisi/Surat Penetapan Ahli Waris/Surat Keterangan Ahli Waris.

Budi pun memilih untuk membuat Akta Keterangan Hak Mewarisi. Di sini Notaris memang memiliki wewenang membuat Akta keterangan Hak Mewarisi sebagai bagian dari pembuatan akta otentik. Proses pembuatannya pun mengacu pada Undang-undang Jabatan Notaris, dimana kewenangan Notaris adalah membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan maupun yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta tersebut.

Selain itu, Notaris juga menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse (salinan akta untuk akta pengakuan utang), serta membuat salinan dan kutipan akta.

Dalam hal Akta Keterangan Hak Mewarisi ini, berdasarkan Undang-undang Jabatan Notaris, Notaris hanya boleh memperlihatkan isi, grosse, dan salinan atau kutipan akta kepada orang yang berkepentingan langsung dalam akta, ahli waris, atau orang yang mempunyai hak, kecuali yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan.

Setelah membuat akta ini, Budi merasa terjamin secara hukum saat akan mengelola tanah warisannya. Pasalnya, ketika ada kemungkinan terjadi sengketa, akta waris ini bisa dilacak dan dipertanggungjawabkan secara hukum. Maka, belajar dari kasus Budi, pembuatan akta tentang hak mewarisi cukup penting terutama jika warisan tersebut berbentuk tanah.

Comments are closed.