Kewenangan Notaris dalam Membuat Akta Risalah Lelang

Kewenangan Notaris dalam Membuat Akta Risalah Lelang

Undang-undang Jabatan Notaris Nomr 30 Tahun 2004 menyebut tugas Notaris adalah membuat akta-akta otentik. Bahkan, dalam Pasal 15 Ayat 2 huruf g dijelaskan, Notaris juga berwenang membuat Akta Risalah Lelang.

Risalah lelang merupakan dokumen berita acara resmi terkait jalannya proses penjualan di muka umum atau lelang yang disusun secara teratur dan dipertanggungjawabkan oleh Pejabat Lelang dari kedua belah pihak (penjual maupun pembeli). Dengan adanya Pejabat Lelang, maka aktivitas jual beli ini sifatnya mengikat.

Pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 menyebut bahwa Risalah Lelang merupakan berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang menjadi akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna bagi kedua belah pihak.

Dalam hal ini, Pejabat Lelang menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 305/KMK.01/2002 menjelaskan, Pejabat Lelang merupakan orang yang khusus diberi wewenang oleh Menteri Keuangan untuk melaksanakan penjualan barang secara lelang menurut ketentuan berlaku. Pejabat Lelang setidaknya telah lulus mengikuti pendidikan dan pelatihan untuk Pejabat Lelang.

Melihat ketentuan Keputusan Menkeu tersebut, maka Akta Risalah Lelang sejatinya dibuat oleh Pejabat Lelang. Maka, pasal 15 Ayat 2 huruf g dalam UUJN ini tidak secara spesifik menjelaskan kewenangan pembuatan Akta Risalah Lelang.

Nyatanya tidak semua Notaris bisa membuat Akta Risalah Lelang. Hal ini dipertegas dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006, bahwa hanya Notaris yang telah ditetapkan dan diangkat menjadi Pejabat Lelang Kelas II saja yang berwenang memimpin lelang dan membuat Akta Risalah Lelang.

Rangkap jabatan Notaris menjadi Pejabat Lelang sebenarnya tidak dilarang. Jika melihat Pasal 3 huruf g juncto Pasal 17 dalam UUJN, tidak ada larangan Notaris merangkat sebagai Pejabat Lelang Kelas II. Pengangkatan Notaris sebagai Pejabat Lelalng Kelas II juga telah diatur dalam Peraturan Lelang (Vendu Reglement) dan Pasal 7 Instruksi Lelang (Vendu Instructie) juncto Pasal 4 Ayat 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 305/KMK.01/2002 tentang Pejabat Lelang juncto Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/2005 tentang Pejabat Lelang Kelas II.

Comments are closed.