Kewenangan Notaris dalam Membuat Akta Ikrar Wakaf

Kewenangan Notaris dalam Membuat Akta Ikrar Wakaf

Kewenangan Notaris dalam Membuat Akta Ikrar Wakaf

Ketika kita ingin mewakafkan harta benda untuk kepentingan umat, kita tentunya ingin proses wakaf ini dapat diakui secara hukum. Untuk itu, ketika kita ingin mewakafkan harta benda, perlu dibuat Akta Ikrar Wakaf yang dapat diakui secara hukum.

Pertanyaannya, siapakah yang berwenang untuk membuat Akta Ikrar Wakaf? Jika mengacu pada peran pembuat akta otentik, maka Notarislah yang berwenang dalam membuat akta ini seperti yang disebutkan dalam Undang-undang Jabatan Notaris. Namun, jika melihat Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 42 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, disebutkan bahwa Akta Ikrar Wakaf dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

PPAIW merupakan Kepala Kantor Urusan Agama atau Pejabat lain yang menyelenggaran urusan wakaf jika benda yang diwakafkan merupakan benda tidak begerak, Kepala KUA atau Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama jika benda yang diwakafkan merupakan benda bergerak, atau bisa pula oleh Pejabat Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk langsung oleh Menteri jika yang diwakafkan merupakan benda bergerak berupa uang.

Lantas bagaimana posisi seorang Notaris dalam peraturan tersebut? Notaris ternyata dapat membuat Akta Ikrar Wakaf untuk benda tidak bergerak, benda bergerak, dan benda bergerak berupa uang. Dalam hal ini, Notaris ditetapkan sebagai PPAIW yang penugasannya ditunjuk oleh Menteri.

Tentu saja aturan ini menjadi sebuah perdebatan karena bertentangan dengan UUJN, dimana Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan sepanjang tidak dikecualikan pejabat lain. Maka, seharusnya Notaris tidak perlu diangkat sebagai PPAIW dan tetap menjalankan pembuatan akta berdasarkan jabatan Notarisnya.

Comments are closed.