Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pejabat pembuat akta otentik, kinerja Notaris berpegangan pada peraturan perundang-undangan maupun kode etik. Tidak hanya itu, kinerja Notaris juga diawasi oleh badan khusus  bernama Majelis Pengawas.

Dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, disebutkan bahwa Majelis Pengawas Daerah adalah badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Badan ini dibentuk langsung oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Majelis Pengawas berperan penting bahkan sejak seorang Notaris mengucap sumpah/janji jabatan. Pasca pengambilan sumpah atau janji jabatan, seorang Notaris wajib melaporkan berita acara sumpah atau janji jabatan kepada Menkumham, organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas, seperti yang tertuang dalam Pasal 7 UU Nomor 30 Tahun 2004.

Dalam melaksanakan kewenangan dan kewajibannya, secara administratif kewilayahan, Majelis Pengawas Notaris terbagi menjadi tiga bagian, yaitu Majelis Pengawas Pusat, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Daerah.

Lalu, apa saja tugas Majelis Pengawas Daerah selaku badan yang membawahi wilayah kerja Notaris per kota/kabupaten tersebut? Berdasarkan Peraturan Menkumham Nomor M.02.PR.08.10.Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris diuraikan wewenang Majelis Pengawas Daerah.

Seperti tercantum pada Pasal 13 dalam peraturan tersebut, kewenangan administratif Majelis Pengawas Daerah Notaris meliputi:

  1. memberikan izin cuti untuk jangka waktu sampai enam bulan;
  2. menetapkan Notaris Pengganti;
  3. menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang serah terima Protokol Notaris telah berumur minimal 25 tahun;
  4. menerima aduan masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik atau pelanggaran yang ditentukan dalam Undang-undang;
  5. memberi paraf dan menandatangani daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, daftar surat di bawah tangan yang dibukukan, serta daftar surat lain yang diwajibkan Undang-undang; dan
  6. menerima penyampaian secara tertulis salinan dari daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, dan daftar surat di bawah tangan yang dibukukan yang telah disahkannya, yang dibuat pada bulan sebelumnya paling lambat lima belas hari pada bulan berikutnya. Dokumen tertulis ini sekurang-kurangnya memuat nomor, tanggal, dan judul akta.

Sementara pada pasa 14, kewenangan administratif Majelis Pengawas Daerah Notaris yang membutuhkan persetujuan melalui rapat, meliputi:

  1. menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara;
  2. menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang Protokol Notaris yang meninggal dunia, serta memberikan persetujuan atas permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk proses peradilan;
  3. menyerahkan fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
  4. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Selanjutnya, dalam Pasal 15 juga disebutkan Majelis Pengawas Daerah berwenang melakukan pemeriksaan berkala atau pemeriksaan sewaktu-waktu jika dianggap perlu. Dalam hal ini, Majelis Pengawas Daerah perlu memberitahukan kepada Notaris yang akan diperiksa melalui surat pemberitahuan paling lambat 7 hari sebelum pemeriksaan dilakukan. Saat pemeriksaan dilakukan, Notaris bersangkutan wajib berada di kantornya dan menyiapkan Protokol Notaris.

Anggota Majelis Pengawas Notaris sekurang-kurangnya harus memuat dari unsur pemerintahan, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Kantor Wilayah; unsur organisasi Notaris, dalam hal ini Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia; dan unsur ahli/akademisi, yang diwakili oleh pimpinan fakultas hukum atau perguruan tinggi setempat.

Comments are closed.