Kewenangan Ikatan Notaris Indonesia

Kewenangan Ikatan Notaris Indonesia

Menjadi seorang Notaris sama halnya dengan profesi profesional lainnya. Sebagai pejabat yang diangkat untuk melayani masyarakat di bidang perbuatan hukum, Notaris mesti berpegang teguh pada perundang-undangan maupun ketentuan-ketentuan yang melingkupi. Untuk itu, sebagai praktisi profesional, Notaris juga memiliki kode etik dan tindak tanduknya diawasi secara hukum.

Terkait kode etik dan pengawasan, Notaris memiliki organisasi tersendiri bernama Ikatan Notaris Indonesia (INI). INI merupakan wadah/perkumpulan bagi para pejabat Notaris yang berperan mengawasi praktik kerja anggotanya maupun pejabat yang memangku peran sebagai Notaris. Dalam hal ini, INI-lah yang menentukan kode etik Notaris yang di dalamnya berisi tentang kaidah moral Notaris dalam menjalankan tugasnya.

Kode etik ini ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Kongres INI maupun yang diatur dalam perundang-undangan. Kode etik ini tentunya wajib ditaati oleh seluruh Notaris, termasuk di dalamnya mencakup Pejabat Sementara Notaris maupun Notaris Pengganti.

Wewenang INI sebagian besar mengatur sekaligus melakukan pengawasan terhadap kinerja Notaris sesuai dengan kode etik yang ditetapkan. Fungsi pengawasan ini dilakukan agar Notaris tetap memahami dan mematuhi norma, hingga menjaga nama baik Notaris.

Pengawasan dilakukann oleh Dewan Kehormatan INI. Dewan Kehormatan juga yang memberikan rekomendasi berupa saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas INI jika ditemukan adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Notaris.

Selain mengawasi, INI juga berwenang menegur Notaris jika terjadi pelanggaran kode etik. Sesuai dengan Undang-undang Jabatan Notaris, sanksi yang diberikan berupa teguran, peringatan , dan skorsing (diberhentikan sementara) dari INI.

Selain itu, INI juga berwenang memecat Notaris dari keanggotaan, hingga berwenang memberhentikan jabatan Notaris dengan tidak hormat.

Comments are closed.