Hak Retensi Notaris

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer), kita mengenal adanya hak retensi, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 575 Ayat 2, Pasal 1576, Pasal 1364 Ayat 2, Pasal 1616, Pasal 1729, dan Pasal 1812.

Pada intinya, hak retensi merupakan hak untuk menahan sesuatu benda dalam proses piutang, sampai suatu piutang yang berkaitan dengan benda tersebut dilunasi. Dengan kata lain, hak retensi adalah hak seorang penerima kuasa (kreditur, dlll.,) untuk menahan barang milik pemberi kuasa (debitur, dll.,) sampai segala sesuatu yang dikuasakannya dibayar dengan lunas.

Hak retensi salah satunya dimiliki oleh Advokat. Advokat menerima kuasa dari kliennya untuk menyelesaikan perkara tertentu dengan honorarium atau biaya jasa hukum yang ditetapkan. Setelah perkara selesai, jika klien belum menyelesaikan pembayaran jasa hukum Advokat, maka Advokat bersangkutan dapat menahan kepunyaan klien, seperti berkas-berkas perkara atau barang milik lainnya.

Hak Retensi Notaris

Lalu, apakah hak retensi dimiliki oleh seorang Notaris? Undang-undang Jabatan Notaris tidak mengatur adanya hak retensi seorang Notaris. Penyimpanan dokumen kepunyaan klien dilakukan Notaris terhadap fotokopi Minuta Akta, Grosse, Salinan Akta, dan merahasiakan isi akta yang dibuatnya.

Dalam pengajuan surat kuasa membebankan hak tanggungan (SKMHT), salah satu poin menyiratkan adanya hak retensi yang dilakukan kreditur jika debitur belum melunasi hutang yang ditetapkan dalam SKMHT. Dalam hal ini, Notaris selaku pihak yang membuat SKMHT, bukan pihak yang menahan dokumen atau barang kepunyaan debitur.

Comments are closed.