Hak Notaris dalam Undang-undang Jabatan Notaris

Menjadi Notaris sama saja dengan mengabdi kepada masyarakat. Seperti halnya profesi lainnya, Notaris merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah untuk memberikan pelayanan hukum secara maksimal kepada masyarakat untuk urusan akta otentik. Melalui pengambilan sumpah jabatan, maka ada tanggung jawab dan wewenang yang diberikan pemerintah kepada Notaris.

Di luar wewenang dan kewajibannya, Notaris juga punya hak yang bisa dipergunakan. Hak tersebut tertuang dalam Undang-undang Jabatan Notaris, yaitu UU Nomor30 Tahun 2004 yang telah diperbarui melalui UU Nomor 2 Tahun 2014. Dalam UU tersebut, dijelaskan sejumlah hak yang didapat seorang Notaris.

Hak pertama dijelaskan dalam pasal 25, yaitu Notaris mempunyai hak cuti. Hak cuti ini dapat diambil Notaris setelah menjalani masa jabatan selama dua tahun. Hak ini juga dapat diambil setiap tahun atau sekaligus untuk beberapa tahun. Saat melaksanakan cuti, Notaris yang bersangkutan wajib menunjuk Notaris Pengganti. Notaris dapat mengajukan cuti tahunan sepanjang masa jabatannya hingga maksimal 12 tahun.

Hak lain yang diberikan Notaris adalah berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 36. Besarnya honorarium ditentukan dari nilai ekonomis maupun sosiologis terhadap akta yang dibuatnya.

Hak lain yang diberikan Notaris saat dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Pengawas. Dalam Pasal 74, Notaris berhak melakukan pembelaan diri dalam pemeriksaan sidang yang dilakukan Majelis Pengawas Pusat.

Comments are closed.