Hak Karyawan Notaris

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, seorang Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) membuka kantor di satu wilayah. Di kantor itu, Notaris dibantu oleh beberapa karyawan yang bertugas membantu urusan-urusan yang dikerjakan oleh Notaris maupun PPAT. Jadi, dalam menjalankan praktiknya, kerja Notaris tidak sendirian.

Karyawan inilah yang berperan penting membantu dan menyelesaikan proses pembuatan akta-akta otentik yang dilakukan Notaris, mulai dari penyiapan pembuatan akta, pendaftaran, pengesahan surat-surat dan akta di bawah tangan, hingga dapat menjadi saksi dalam suatu peresmian akta.

Utamanya, karyawan di kantor Notaris harus memiliki pemahaman yang baik di bidang wewenang dan tugas seorang Notaris.

Selain itu, karyawan juga harus tanggap, bekerja dengan baik dan teliti, mengetahui perundang-undangan tentang kenotariatan, serta memiliki kemampuan tata kelola kearsipan untuk memudahkan proses pengarsipan seluruh dokumen akta yang dibuat Notaris.

Meskipun tidak ada ketentuan resmi soal kriteria calon pekerja di kantor Notaris, beberapa kantor Notaris memang memberikan spesifikasi tertentu kepada calon karyawannya. Ini bertujuan agar calon karyawan yang didapat benar-benar dapat bekerja di lingkungan kenotariatan.

Setelah melaksanakan berbagai tugas administrasi dan pekerjaan membantu Notaris, seorang karyawan juga berhak mendapatkan haknya sebagai pekerja. Layaknya pekerja swasta lainnya, karyawan di kantor Notaris juga menginginkan adanya hak yang sama seperti yang didapat pekerja kantoran lainnya.

Secara umum, karyawan kantor umumnya berhak mendapat gaji sesuai dengan standar Upah Minimum Regional (UMR), mendapat tambahan bonus, imbalan, atau tunjangan kinerja, mendapat hak cuti, mendapat jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan, hingga mendapat jaminan perlindungan hukum manakala terjadi kasus terkait pembuatan akta otentik yang melibatkan saksi dari pihak karyawan.

Comments are closed.