Hak Ingkar Jabatan Notaris

Dalam praktik jual beli, kerap kita temui permasalahan yang berujung pada perkara di pengadilan. Jika jual beli itu dilakukan di bawah kesaksian seorang Notaris melalui akta yang dibuatnya, maka Notaris tersebut akan dipanggil untuk menjelaskan perkara yang terjadi dari sudut pandang akta yang dibuatnya.

Pertanyaannya, apakah seorang Notaris boleh menjelaskan isi akta dari suatu perjanjian jual beli  tanah kepada hakim? Jika melihat Pasal 16 Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, disebutkan bahwa Notaris harus jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak. Selanjutnya masih dalam pasal yang sama, diperjelas melalui huruf e bahwa Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta.

Keterangan ini juga dijelaskan dalam sumpah jabatan yang dibacakan saat pengangkatan Notaris. Untuk itu, seorang Notaris wajib membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris.

Namun, isi Pasal 16 huruf e ini rupanya dipertegas dengan kalimat “…kecuali undang-undang menentukan lain…”. Poin kalimat ini bermakna bahwa hanya Undang-undang saja yang boleh memerintahkan seorang Notaris untuk membuka isi rahasia dari suatu akta yang dibuatnya.

Pertanyaannya adalah, siapa saja yang berwenang memerintahkan Notaris untuk membuka isi aktanya? Sebelum menjawab pertanyaan itu, kita perjelas bahwa Notaris memiliki hak ingkar (verschoningrecht), kewajiban ingkar, dan kewajiban memberikan keterangan atas isi akta yang dibuatnya.

Kembali ke pertanyaan itu, jika ditemukan perkara yang didasarkan dari jual beli, maka seorang penyidik, penuntut umum, maupun hakim berwenang untuk mengambil isi akta yang disimpan Notaris. Namun, pengambilan ini tentunya harus mendapat persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris.

Persetujuan ini didasarkan untuk menjaga keseimbangan antara hak ingkar yang dimiliki Notaris dan proses penegakan hukum. Dengan demikian, kewajiban Notaris dalam melaksanakan tugasnya tetap terlindungi.

Dalam Pasal 66 UU Nomor 30 Tahun 2004 juga disebutkan, pihak penyidik berwenang mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris yang disimpan oleh Notaris. Penyidik juga berwenang memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya. Untuk proses pengambilan fotokopi Minuta Akta ini terlebih dahulu harus dibuat berita acara penyerahan.

Namun, Pasal ini mendapat perubahan pada UU Nomor 2 Tahun 2014 dengan ditambah 2 ayat selanjutnya. Ayat tersebut menjelaskan. permintaan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris dilakukan melalui surat permohonan. Dalam jangka waktu tiga puluh hari, Majelis Kehormatan wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan. Namun, jika tidak mendapat jawaban selama lebih dari tiga puluh hari, maka Majelis Kehormatan dianggap menyetujui permohonan pengambilan fotokopi Minuta Akta dari seorang Notaris.

Comments are closed.