Hak Imunitas Notaris

Bagaimana jika seandainya seorang Notaris terkena perkara tertentu? Apakah Notaris sebagai pejabat umum dapat dipanggil, diperiksa, bahkan dipidana oleh kepolisian atas tuduhan kasus tertentu? Lalu, apakah Notaris memiliki hak imunitas layaknya seorang Advokat?

Jika kita berkaca pada imunitas yang dimiliki Advokat, hal ini telah diatur dalam pasal 16 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang menjelaskan bahwa Advokat tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan.

Jadi, jelaslah jika Advokat memiliki hak imunitas, atau hak tidak tunduk pada hukum pidana, perdata, maupun administrasi negara, karena sudah diatur dalam Undang-undang. Kemudian, bagaimana halnya dengan Notaris, apakah profesi tersebut juga punya hak imunitas?

Ternyata, Notaris tidak memiliki hak imunitas. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 maupun Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 sebagai Undang-undang Jabatan Notaris tidak menjelaskan mengenai hak imunitas seorang Notaris. Jadi, Notaris berhak dilakukan pemeriksaan bahkan diproses oleh yang berwajib jika ditemukan ada pelanggaran hukum, baik perdata maupun pidana.

Meski demikian, Notaris memiliki kewajiban segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta. Jika dalam perkembangannya ditemukan perkara yang sampai di pengadilan, dan penyidik, penuntut umum, ataupun hakim ingin memeriksa Minuta Akta yang dibuat seorang Notaris, maka harus mendapatkan izin dari Majelis Kehormatan Notaris.

Dalam Pasal 66 UU Nomor 2 Tahun 2014 disebutkan, atas persetujuan Majelis Kehormatan, fotokopi Minuta Akta/surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris berhak diambil oleh tim berwajib dengan terlebih dahulu dibuat berita acaranya. Pihak berwajib juga berhak memanggil dan memeriksa seorang Notaris yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris.

Permintaan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris dilakukan melalui surat permohonan. Dalam jangka waktu tiga puluh hari, Majelis Kehormatan wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan. Namun, jika tidak mendapat jawaban selama lebih dari tiga puluh hari, maka Majelis Kehormatan dianggap menyetujui permohonan pengambilan fotokopi Minuta Akta dari seorang Notaris.

Comments are closed.