Hak Cuti Notaris

Pak Bambang, S.H., M.Kn., sudah lama menjadi seorang Notaris. Hampir dua puluh tahun ia membuka kantor Notaris di kota ini. Dan selama dua puluh tahun itu pula, Pak Bambang banyak membantu kliennya untuk membuat berbagai akta-akta otentik.

Selama sepuluh tahun karirnya, Pak Bambang baru dua kali mengambil cuti. Untuk itu, dalam rangka merayakan kelulusan anaknya dari Sekolah Menengah Atas, ia berencana untuk pergi berlibur ke luar negeri. Dari jauh-jauh hari ia sudah merencanakan untuk mengambil cuti kembali.

Melihat rencana Pak Bambang untuk mengambil cuti, mari kita perjelas bahwa seorang Notaris berhak mengajukan cuti. Dalam Undang-undang Jabatan Notaris, baik UU Nomor 30 Tahun 2004 dan UU Nomor 2 Tahun 2014, dijelaskan bahwa seorang Notaris mempunyai hak cuti setelah menjalankan jabatannya selama dua tahun.

Hak ini juga dapat diambil setiap tahun atau beberapa tahun sekaligus. Selama masa jabatan Notaris, jumlah waktu cuti keseluruhan paling lama dua belas tahun.Saat melaksanakan cuti, Notaris bersangkutan wajib menunjuk seorang Notaris Pengganti untuk menjalankan jabatannya.

Berdasarkan Surat Edaran Wakil Ketua Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor C.MPPN.03.10-44 tentang Penunjukan Notaris Pengganti, proses pengajuan cuti dilakukan sebagai berikut:

  1. Notaris bersangkutan mengajukan permohonan cuti secara tertulis disertai usulan penunjukan Notaris Penggantinya;
  2. Notaris Pengganti yang ditunjuk harus merupakan Warga Negara Indonesia, berpendidikan minimal Sarjana Hukum, sehat jasmani dan rohani, tidak ada catatan pelanggaran hukum, berumur paling rendah 27 tahun, serta telah bekerja di kantor Notaris tersebut selama 2 tahun;
  3. Permohonan cuti ini wajib melampirkan dokumen –dokumen yang dibutuhkan.

Adapun dokumen yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:

  1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Notaris Pengganti yang sudah disahkan oleh Notaris bersangkutan;
  2. Fotokopi ijazah Notaris Pengganti yang sudah dilegalisasi perguruan tinggi;
  3. Fotokopi Akta Kelahiran Notaris Pengganti;
  4. Fotockopi akta nikah Notaris Pengganti (jika sudah menikah);
  5. Surat Catatan Kepolisian Setempat
  6. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani untuk Notaris Pengganti;
  7. Pasfoto Notaris Pengganti;
  8. Daftar Riwayat Hidup;
  9. Surat keterangan kerja Calon Notaris di kantor Notaris;
  10. Membayar biaya sebesar satu juta rupiah sebagai biaya penyumpahan Notaris Pengganti.

Apabila masa cuti yang diajukan tidak kurang dari enam bulan, maka permohonan diajukan ke Majelis Pengawas Daerah. Sementara jika masa cuti lebih dari satu tahun, permohonan harus diajukan ke Majelis Pengawas Pusat. Meski mendapatkan hak untuk cuti, permohonan ini dapat juga ditolak oleh Majelis Pengawas.

Notaris yang mengajukan cuti wajib menyerahkan Protokol Notaris kepada Notaris Pengganti. Setelah masa cuti selesai, Notaris Pengganti wajib menyerahkan kembali Protokol Notaris kepada Notaris bersangkutan.

Comments are closed.