Biaya Hak Tanggungan Notaris

Dalam proses pengajuan kredit di perbankan, biasanya pihak bank meminta adanya jaminan dari peminjam (debitur) untuk melunasi utangnya. Jaminan ini sering dikenal dengan hak tanggungan dari seorang debitur kepada kreditur. Hak tanggungan ini juga menjadi bukti saat proses akad yang dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ataupun Notaris.

Pembuatan hak tanggungan dilakukan oleh PPAT atau Notaris, yang kerap dikenal dengan Akta Pembebanan Hak Tanggungan. Jika debitur tidak bisa hadir pada saat proses akad kredit, maka perlu dibuatkan juga Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) oleh PPAT.

Nah, dalam hal ini, segala proses pengurusan akta-akta dilimpahkan kepada debitur.

Biaya-biaya ini ditagih oleh bank untuk kemudian dibayarkan kepada PPAT atau Notaris yang menjadi saksi pada proses akad kredit tersebut. Sebagai contoh, jika debitur ingin mengajukan Kredit Pemilikan Rumah (KPR), maka di luar uang muka dan cicilan, ada biaya-biaya lagi yang harus dibayar debitur terkait kepengurusan dokumen-dokumen legalnya.

Biaya-biaya terkait dokumen otentik yang dibayarkan kepada Notaris/PPAT meliputi biaya cek sertifikat, biaya perjanjian kredit, biaya pembuatan Akta Jual Beli, biaya Bea Balik Nama, biaya pembuatan APHT, hingga biaya pembuatan SKMHT.

Biaya kepengurusan ini bisa berbeda-beda tergantung Notarisnya. Biaya ini bisa saja lebih mahal atau bisa juga lebih murah dari Notaris lainnya. Rata-rata, biaya yang harus dikeluarkan untuk Notaris/PPAT berkisar di atas tiga juta rupiah. Biaya tersebut kembali lagi disesuaikan dengan harga yang ditetapkan Notaris/PPAT.

Comments are closed.