Skip to main content

Beda Kewenangan Notaris dan PPAT

Beda Kewenangan Notaris dan PPAT

Pak Hasan ingin menjual tanah seluas 2 hektar. Ia pun memasang iklan di laman online. Beberapa hari kemudian, calon pembeli yang menawar tanahnya. Setelah tawar menawar dilakukan, Pak Hasan pun melepas tanah tersebut dengan harga yang sudah disepakati dengan calon pembeli.

Agar proses transaksi tersebut sah secara hukum, Pak Hasan mendatangi Kantor seoerang Notaris untuk membantu pengurusan akta otentiknya. Ternyata, Pak Hasan mendapat informasi bahwa kewenangan mengurus akta otentik di bidang pertanahan lebih dominan dilakukan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. Kebetulan di kantor Notaris tersebut juga menjadi kantor seorang PPAT.

Tanpa berpikir panjang, Pak Hasan kemudian mendatangi PPAT tersebut. Darinya, Pak Hasan kembali mendapat informasi bahwa PPAT berwenang melakukan kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta otentik sebagai bukti telah dilakukannya suatu perbuatan hukum di bidang tanah atau hak rumah susun. Pendaftaran ini dilakukan sebagai dasar pendaftaran perubahan data atas transaksi tersebut.

Salah satu tugas PPAT juga memberikan penyuluhan hukum tentang pendaftaran hak atas tanah. Oleh PPAT tersebut, proses pendaftaran dilakukan berdasarkan perbuatan hukum terhadap suatu tanah. Perbuatan hukum ini meliputi:

  1. Jual beli tanah;
  2. Tukar menukar;
  3. Hibah;
  4. Imbreng (pemasukan ke dalam perusahaan);
  5. Pembagian hak bersama;
  6. Pemberian hak guna bangunan/hak pakai atas tanah hak milik;
  7. Pemberian hak tanggungan;
  8. Pemberian kuasa membebankan hak tanggungan.

Setelah mendapat informasi tersebut, Pak Hasan kembali bertanya soal perbedaan kewenangan PPAT dengan Notaris. Menurut pejabat tersebut, Notaris berwenang membuat akta otentik terkait segala perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan dalam perundang-undangan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik.

Dalam hal ini, akta otentik yang dibuat oleh Notaris meliputi: akta pendirian Badan Usaha, akta pendirian Badan Sosial yang berbadan hukum, akta pendirian Koperasi, akta perjanjian kawin, akta kuasa hak tanggungan, akta fidusia, akta wasiat, akta risalah lelang, akta risalah RUPS,  hingga akta tentang tanah. Khusus akta terkait tanah, kewenangan Notaris ialah membuat akta di luar kewenangan PPAT.

You may also like