Batasan Kewenangan Notaris Menurut UUJN

Batasan Kewenangan Notaris

Dalam Undang-undang Jabatan Notaris, baik UU Nomor 30 Tahun 2004 maupun UU Nomor 2 Tahun 2014 menjelaskan mengenai kewenangan, kewajiban, hingga larangan seorang Notaris. Kewenangan Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat oleh Pemerintah yang mengurusi segala aspek terkait pembuatan akta otentik, telah jelas dicantumkan dalam Pasal 15 UUJN.

Jika disebutkan kembali, kewenangan seorang Notaris diantaranya membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan maupun yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta tersebut, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse (salinan akta untuk akta pengakuan utang), serta membuat salinan dan kutipan akta.

Dalam penjelasan selanjutnya, Notaris juga berwenang untuk:

  1. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkannya di buku khusus;
  2. Membukukan arsip surat di bawah tangan dan mendaftarkannya di buku khusus;
  3. Membuat kopi asli surat di bawah tangan;
  4. Mengesahkan kecocokan fotokopi surat dengan aslinya;
  5. Melakukan penyuluhan hukum saat pembuatan akta;
  6. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; serta
  7. Membuat akta risalah lelang.

Lalu, seberapa besar batasan kewenangan Notaris? Tentunya, selain kewenangan yang sudah disebutkan di atas, Notaris juga berwenang melakukan perbuatan hukum sebagaimana kewenangan yang telah diatur dalam perundang-undangan. Dalam artian, jika Undang-undang lain di luar UUJN menetapkan kewenangan Notaris dalam bidang tertentu, maka kewenangan tersebut bersifat sah secara Undang-undang.

Di luar kewenangan-kewenangan yang telah diatur dalam perundang-undangan, maka Notaris tidak diperkenankan untuk menjalan tugas atau mengurusi perbuatan hukum lainnya, seperti: kewenangan sebagai Advokat, atau pejabat hukum lainnya.

Comments are closed.