Apa Perbedaan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan oleh Notaris dan PPAT?

Jika menyimak kembali fungsi dan wewenang antara Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), maka kita akan menemukan perbedaannya. Ya, urusan Notaris dan PPAT tidak sama, walaupun sama-sama memiliki kewenangan di dalam membuat akta autentik. Namun, ada beberapa aktivitas yang dapat dikerjakan oleh Notaris ataupun PPAT. Lalu apa perbedaannya?

Salah satu dokumen autentik yang dapat dibuat oleh Notaris maupun PPAT adalah Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT). Terkait hal ini, ada banyak perdebatan yang menyatakan bahwa Notaris tidak berwenang dalam membuat SKMHT.

Kewenangan yang diperbolehkan dalam membuat hak tanggungan oleh Notaris adalah pembuatan Akta Kuasa Membebhttps://notariscimahi.co.id/akta-ppat/syarat-prosedur-pengertian-akta-ppatankan Hak Tanggungan. Itu jika berdasar pada Undang-undang Jabatan Notaris.

DALAM RANGKA. PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN.

Lalu kita lihat Undang-undang lainnya. Salah satu poin dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah menyebut bahwa SKMHT wajib dibuat dengan akta Notaris atau akta PPAT. Ini berarti, Notaris punya kewenangan yang sama dengan PPAT dalam membuat SKMHT.

Sejenak mari kita sampingkan perdebatan tersebut. Sekarang, apakah ada perbedaan antara SKMHT yang dibuat oleh Notaris dan PPAT? Pada dasarnya, SKMHT melalui akta Notaris atau PPAT harus mengacu pada Undang-undang Hak Tanggungan dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 8 Tahun 2012.

Peraturan Kepala BPN RI tersebut memuat format pembuatan SKMHT yang sah secara hukum. Baik Notaris maupun PPAT, pembuatan SKMHT ini harus mengacu pada format yang telah ditetapkan sesuai peraturan itu.

Di sisi lain, SKMHT yang dibuat Notaris juga harus mengacu pada Undang-undang Jabatan Notaris, sedangkan SKMHT yang dibuat PPAT harus mengacu pada Peraturan Pemerintah tentang Jabatan PPAT.

Dalam UU Hak Tanggungan dijelaskan, syarat SKMHT setidaknya memuat:

  1. Pernyataan tidak memuat kuasa untuk melakukan perbuatan hukum lain selain pembebanan hak tanggungan;
  2. Tidak memuat kuasa substitusi, atau penggantian penerima kuasa melalui peralihan; dan
  3. Mencantumkan secara jelas obyek hak tanggungan, jumlah utang, serta identitas lengkap kreditur maupun debitur.

Dalam SKMHT yang dibuat oleh akta Notaris, jika melihat UUJN maka Notaris wajib melekatkan surat, dokumen, dan sidik jari dalam Minuta Akta. Jika tidak dipenuhi, maka Notaris akan mendapat teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, bahkan hingga pemberhentian dengan tidak hormat.

Sementara para PPAT, tidak ada kewajiban untuk melekatkan dokumen dan sidik jari apapun ke dalam Minuta Akta. Maka, SKMHT melalui akta PPAT tidak perlu selengkap yang dibuat Notaris.

Jika SKMHT Notaris tidak memenuhi kaidah pembuatan akta dalam UUJN, maka akta tersebut akan terdegradasi menjadi Akta di bawah tangan. Adapun untuk SKMHT PPAT, jika tidak mengacu pada peraturan Kepala BPN RI, maka SKMHT-nya dinyatakan batal dan tidak dapat dibuat menjadi Akta Pembebanan Hak Tanggungan.

Intinya, SKMHT yang dibuat melalui akta Notaris maupun akta PPAT harus benar-benar mengacu para UU Hak Tanggungan, Peraturan Kepala BPN RI, serta undang-undang dan peraturan yang menjadi pedoman Notaris maupun PPAT. Ini bertujuan agar SKMHT yang dibuat tidak menjadi cacat di mata hukum yang bisa berakibat tercorengnya pelayanan hukum Notaris/PPAT di mata masyarakat.

Comments are closed.