Skip to main content

Apa Perbedaan Notaris dan PPAT?

Apakah kita masih menganggap bahwa Notaris dan PPAT merupakan profesi yang sama? Walaupun sama-sama berwenang dalam membuat akta otentik, nyatanya Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memiliki perbedaan. Perbedaan tersebut terlihat dari jenis akta otentik yang dibuat oleh Notaris dan PPAT.

Dalam Undang-undang Jabatan Notaris, Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya, baik dalam UUJN maupun undang-undang lain.

Akta otentik yang dapat dibuat oleh Notaris antara lain, akta pendirian Badan Usaha, Badan Sosial yang berbadan hukum, dan Koperasi; akta perjanjian kawin; akta kuasa hak tanggungan; akta fidusia; akta mewarisi; dan akta risalah lelang.

Apa Perbedaan Notaris dan PPAT?

Salah satu contoh pemberian kewenangan bagi Notaris dalam undang-undang lainnya adalah di bidang pasar modal. Notaris yang telah terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) memiliki kewenangan dalam menyusun Anggaran Dasar maupun Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) baik pihak maupun pelaku pasar modal, menyusun berita acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan menyusun berbagai keputusan dalam RUPS tersebut.

Sementara PPAT, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2016 menjelaskan, PPAT merupakan pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.

PPAT memiliki wewenang untuk membuat dan mendaftarkan akta-akta otentik di bidang pertanahan dan hak milik rumah susun sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum. Perbuatan hukum tersebut meliputi jual beli, hibah, tukar menukar, imbreng, pemberian hak bersama, pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai Atas Tanah/Hak Milik, serta pembuatan akta pembebanan hak yang meliputi surat kuasa membebankan hak tanggungan (SKMHT) dan akta pembebanan hak tanggungan (APHT).

Baik Notaris dan PPAT, keduanya memiliki kode etik profesi masing-masing. Kode Etik Notaris diawasi  dan disusun oleh organisasi Ikata Notaris Indnesia (INI). Sementara Kode Etik PPAT diawasi dan disusun oleh orgnisasi Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT). Kedua kode etik ini wajib dipatuhi serta memiliki kekuatan dan kepastian hukum.

You may also like