Akta Pelepasan Hak oleh Notaris

Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah dua profesi yang berwenang mengurusi pembuatan akta-akta otentik. Namun, perlu dicermati bahwa meskipun memiliki peran yang sama, ada perbedaan wewenang yang dimiliki Notaris dan PPAT terkait akta yang dibuatnya. Ya, PPAT lebih berwenang dalam hal pengurusan akta otentik di bidang hak atas tanah dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.

Berbicara mengenai Akta Pelepasan Hak, kita selalu berpikir akta tersebut adalah Akta Pelepasan Hak Atas Tanah yang dibuat oleh PPAT. Apakah akta ini dapat dibuat oleh seorang Notaris? Undang-undang Jabatan Notaris secara eksplisit menjelaskan, bermacam akta otentik yang menjadi wewenang Notaris dalam pembuatannya adalah akta-akta yang di luar kewenangan pihak lain, seperti PPAT.

Jadi, kewenangan Notaris dalam membuat akta di bidang pertanahan sangat sempit ruang lingkupnya, yakni melakukan pembuatan di luar akta yang menjadi wewenang PPAT. Maka, jika dikaitkan dengan pembuatan akta pelepasan hak oleh Notaris, maka kewenangan Notaris adalah hanya membuat akta peralihan hak atas tanah untuk tanah yang telah berakhir jangka waktunya dan ditetapkan menjadi tanak milik negara.

Namun, jika tanah yang bersangkutan hak-haknya masih ada, seperti Hak Guna Bangunan, Hak Guna Pakai, ataupun Hak Milik, maka akta yang digunakan dalam jual belinya menggunakan akta otentik yang dibuat oleh PPAT.

Kewenangan Notaris lainnya di bidang pertanahan adalah membuat Akta Pengikatan Jual Beli, Akta Pengoperak Hak, Akta Kuasa Menjual, dan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan. Di luar itu, maka pembuatan akta-akta otentik di bidang pertanahan harus diurus oleh PPAT.

Comments are closed.