Skip to main content

Pendirian Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi merupakan organisasi bisnis yang murni dikelola oleh masyarakat. Saat ini, pemerintah mendorong agar koperasi menjadi motor penggerak ekonomi rakyat. Dengan mengutamakan asas kekeluargaan dan kebersamaan, koperasi dinilai sangat cocok dikembangkan untuk mendukung ekonomi kerakyatan yang tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dari sekian banyak jenis koperasi, koperasi simpan pinjam merupakan koperasi yang banyak berdiri di masyarakat. Koperasi ini menjadi alternatif permodalan bagi masyarakat ketika sulit mendapat pinjaman dari bank. Tidak heran jika koperasi simpan pinjam ini biasanya memiliki anggota yang banyak.

Nah, tentunya mendirikan koperasi tidak serta merta berdiri sesuai keputusan beberapa orang pendirinya. Ada prosedur dan legalitas yang harus dipenuhi oleh pendiri. Ini disebabkan pendirian koperasi telah diatur secara undang-undang, yaitu Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang perkoperasian.

Dalam Undang-undang tersebut, pendirian koperasi dilakukan dengan pembuatan Akta Pendirian Koperasi yang dibuat oleh Notaris. Akta ini memuat anggaran dasar pendirian koperasi, yang memuat identitas dan tujuan pendirian koperasi, identitas pendiri koperasi, serta susunan dan identitas dewan pengawas dan pengurus koperasi, serta hak dan kewajiban pengurus koperasi. Anggaran dasar ini dihasilkan berdasarkan kesepakatan antar pendiri koperasi dalam rapat pembentukan yang dilakukan sebelum akta dibuat.

Selanjutnya, akta ini terlebih dahulu diajukan kepada Kementerian Hukum dan HAM RI untuk mendapat pengesahan dari Menteri.

Selain disahkan melalui akta, koperasi simpan pinjam juga wajib memiliki modal awal. Modal ini diperlukan karena didasarkan hakikat koperasi simpan pinjam sebagai wadah penyediaan modal. Modal awal yang disetor biasanya minimal di angka Rp15.000.000,00.

You may also like