Pendirian Koperasi Sekunder

Koperasi memiliki jenis yang beragam jika dilihat dari fungsi maupun keanggotaannya. Keragaman ini juga telah dijelaskan dalam Undang-undang perkoperasian, baik pada UU nomor 25 tahun 1992 maupun UU nomor 1992.

Dua jenis koperasi yang dijelaskan dalam Undang-undang tersebut adalah koperasi primer dan koperasi sekunder. Koperasi primer didefinisikan sebagai koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang/perseorangan. Koperasi ini biasanya memiliki anggota tidak lebih dari 20 orang.

Nah, koperasi sekunder merupakan koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan badan hukum koperasi. Koperasi ini dibentuk dari berbagai unit koperasi, baik yang sejenis ataupun berbagai jenis yang memiliki satu tujuan. Jika kita melihat suatu koperasi bertuliskan Pusat, Gabungan, atau Induk, maka itulah yang dinamakan koperasi sekunder.

Pendirian koperasi sekunder memiliki prosedur yang sama dengan koperasi lainnya. Pada pasal 7 UU Nomor 12 tahun 2012 menyatakan bahwa koperasi sekunder didirikan paling sedikit tiga koperasi primer.

Selain itu, karena bersifat badan hukum, maka koperasi sekunder harus mendaftarkan unit koperasinya kepada Kementerian Hukum dan HAM RI untuk disahkan sebagai badan hukum. Bukti pengesahan ini kemudian dilampirkan dalam akta pendirian koperasi sekunder yang dibuat oleh Notaris.

Dengan demikian, akta pendirian koperasi sekunder sekurang-kurangnya memuat anggaran dasar, bukti pengesahan sebagai badan hukum, serta susunan pengurus dan pengawas koperasi. Untuk nama, koperasi sekunder harus membubuhkan kata “Koperasi” di awal nama dan “skd” di akhir nama koperasi.

Comments are closed.