Pendirian Koperasi Angkutan

Seperti halnya perseroan terbatas, koperasi juga memiliki beragam jenis yang disesuaikan dengan layanan yang dilakukan. Beragamnya jenis aktivitas dan kebutuhan di masyarakat melatarbelakangi penyediaan berbagai fasilitas dalam menunjangnya. Untuk itulah mengapa hingga saat ini jenis-jenis koperasi terus berkembang.

Salah satu kebutuhan penting di masyarakat adalah penyediaan jasa transportasi umum. Transportasi umum sangat dibutuhkan masyarakat untuk mobilitas ke sejumlah wilayah/tempat. Bagi masyarakat yang tidak punya kendaraan sendiri atau malas membawa kendaraan, transportasi umum tentu sangat dibutuhkan.

Berbagai penyedia jasa transportasi umum pun bermunculan. Hal ini tentunya membuka banyak peluang lapangan kerja. Namun demikian, penyedia jasa transportasi ini tetap diatur oleh pemerintah. Salah satu peraturannya adalah menetapkan bahwa berbagai usaha jasa transportasi harus berbadan hukum.

Nah, di Indonesia, ada beberapa jenis unit usaha yang dikategorikan berbadan hukum, yaitu BUMN, BUMD, perseroan terbatas, dan koperasi. Namun, para pengusaha kerap mendirikan usahanya berbentuk koperasi mengingat pengurusan mendirikan koperasi jauh lebih mudah dan murah ketimbang mendirikan perseroan terbatas.

Pendirian koperasi jasa angkutan tidak berbeda dengan pendirian koperasi lainnya. Pendirian dimulai dengan menetapkan sejumlah pendiri dan pengurus serta menyusun anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART) melalui rapat pembentukan. Kedua anggaran tersebut kemudian dituangkan melalui akta pendirian koperasi jasa angkutan oleh Notaris.

Selanjutnya, akta ini diajukan untuk mendapatkan legalitas. Langkah-langkah selanjutnya adalah mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum dari Dinas Koperasi setempat, memiliki NPWP Koperasi, surat keterangan domisili, Surat Izin Usaha Perdagangan, dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

Notaris Cimahi Terms:

  • dasar membangun koperasi transportasi

Comments are closed.