Dasar Pendirian Koperasi

Koperasi masih menjadi satu unit usaha yang diandalkan masyarakat dalam meningkatkan perekonomian. Ya, hingga saat ini masyarakat masih antusias untuk menjadi anggota suatu koperasi tertentu dengan harapan akan mendapat sejumlah keuntungan, baik dari segi ekonomi maupun sosial. Tidak heran jika di beberapa tempat kita kerap temui unit-unit koperasi berbagai jenis.

Tingginya antusiasme masyarakat untuk menjadi anggota koperasi merupakan perwujudan dari hakikat koperasi dalam meningkatkan ekonomi kerakyatan. Koperasi dinilai sebagai unit yang efektif dalam mendorong masyarakat sejahtera jika dilihat dari aktivitas yang dilakukan. Dalam Undang-undang Dasar 1945 pun telah diterangkan bahwa koperasi merupakan soko guru perekonomian bangsa.

Nah, berbicara mengenai koperasi, tentu kita bertanya sebenarnya apa dasar “sahih” dari pendirian koperasi? Secara dasar, ihwal perkoperasian telah diatur dengan Undang-undang, yaitu UU Nomor 25 Tahun 1992 dan UU Nomor 17 tahun 2012.

Dalam UU Nomor 25 disebutkan bahwa koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Sementara dalam UU Nomor 17 disebutkan bahwa koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Koperasi juga memiliki beberapa prinsip, yaitu: keanggotaan bersifat terbuka dan sukarela, pengelolaan dilakukan secara demokratis, pembagian Sisa Hasil Usaha dilakukan secara adil, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, serta bersifat mandiri.

Comments are closed.