Skip to main content
Peranan PPAT dalam Urusan Pertanahan

Peranan PPAT dalam Urusan Pertanahan

Peran penting PPAT, sesuai peraturan pemerintah No.37 Tahun 1998, salah satunya adalah membuat akta tanah. Akta yang dibuat PPAT termasuk dokumen otentik yang tidak dapat disangkal kebenarannnya sehingga bisa menjadi bukti sempurna untuk ba& peradilan. Oleh karena itu, setiap PPAT diharapkan bisa melaksanakan tanggung jawab & tugas dengan baik. Hal tersebut disebabkan karena proses pembuatan akta tanah harus didasarkan pada
Pembubuhan Materai Tempel Pada Akta PPAT

Pembubuhan Materai Tempel Pada Akta PPAT

Setiap PPAT mempunyai karakter masing-masing yang terlihat pada setiap akta yang dibuatnya. Hal tersebut merupakan hal yang wajar selama tidak menyimpang dari aturan perundang-undangan yang berlaku. Termasuk dalam peletakan materai yang ditempel. Sebab tidak terdapat aturan tentang letak dimana materai tempel tersebut dapat diterakan pada akta PPAT. Sering kali hal tersebut menimbulkan pertanyaan di beberapa instansi yang bersangkutan dengan kegiatan
Kedudukan PPAT dalam Sengketa Akta PPAT

Kedudukan PPAT dalam Sengketa Akta PPAT

Kegiatan yang terkait Pendaftaran Tanah, baik pemindahan hak atas tanah, pembebanan hak atas tanah maupun akta-akta lainnya telah diatur dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Peraturan tersebut adalah PP No. 24 Tahun 1997 mengenai Pendaftaran Tanah. Dalam pelaksanaan pendaftaran tanah, Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. Pengaturan tugas PPAT tersebut didasari oleh PP No. 37 Tahun 1998. PPAT
Balik Nama Sertifikat Tanpa Akta PPAT

Balik Nama Sertifikat Tanpa Akta PPAT

Balik Nama Sertifikat Tanpa Notaris / PPAT Pendaftaran pemindahan hak sertifikat atau disebut dengan balik nama harus didasarkan pada akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Akta PPAT tersebut dapat berbentuk Akta Tukar Menukar,  Akta Jual Beli (AJB), Akta Pembagian Hak Bersama (APHB), Akta Hibah, dan Akta Pemasukan Dalam Perseroan (inbreng). Kegiatan balik nama dilakukan di Kantor Pertanahan
Asas-Asas Pelaksanaan Tugas PPAT

Asas-Asas Pelaksanaan Tugas PPAT

Dalam menjalankan peranannya sebagai pejabat umum yang mengurusi urusan pertanahan, terdapat beberapa aturan yang perlu diperhatikan oleh PPAT. Urusan pertanahan yang menjadi kewenangan dari PPAT merupakan masalah yang vital dalam masyarakat. Sebab tanah menjadi tempat utama setiap orang dalam beraktivitas. Dengan adanya hak kepemilikan tanah, seseorang berhak menggunakan tanah tersebut sesuai kebutuhannya tanpa harus meminta persetujuan dari pihak lain. Akibatnya,
Tahapan dan Proses untuk Menjadi PPAT

Tahapan dan Proses untuk Menjadi PPAT

Sebelum diangkat menjadi PPAT, terdapat beberapa tahapan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertahanan Nasional. Menurut PERMEN Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertahanan Nasional RI No. 31 Tahun 2016 menjelaskan bagaimana tata cara mulai dari ujian, magang, hingga pengangkatan. Lalu bagaimana saja prosesnya? Mari kita simak penjelasan tersebut. Ketentuan yang melekat pada PPAT PPAT membuat akta
Tugas dan Fungsi PPAT dalam Pendaftaran Tanah

Tugas dan Fungsi PPAT dalam Pendaftaran Tanah

PPAT adalah pejabat yang diamanatkan oleh kepala BPN untuk  menjalankan kegiatan tertentu yang berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku. Adapun dalam hubungannya dengan masyarakat PPAT bertugas memberikan pelayanan kepada semua golongan masyarakat yang memerlukan penjelasan dan pelayananan terkait fungsi PPAT tersebut. Salah satu tugas dan kewajiban PPAT adalah membuat akta otentik. Akta otentik tersebut dibuat untuk digunakan sebagai alat bukti telah terjadinya
Pengertian PPAT Tugas Wewenang Dasar Hukum dan Peraturan PPAT

Pengertian PPAT Tugas Wewenang Dasar Hukum dan Peraturan PPAT

Artikel ini disusun untuk lebih mengetahui tentang pengertian Pejabat Pembuat Akta Tanah yang disebut juga PPAT, tugas dan wewenang PPAT,  dasar hukum  dan peraturannya macam-macam PPAT termasuk pengertian PPAT sementara Pengertian PPAT PPAT adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT, adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untukmembuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hkum tertentu mengenai Hak Atas Tanh atau Hak Milik